Rancangan undang-undang bernama Clarity Act menjadi titik tumpu harapan pelaku industri kripto di Amerika Serikat. Setelah minat investor ritel bergeser ke sektor kecerdasan buatan, pasar aset digital menunggu kepastian regulasi yang bisa menata ulang hubungan antara bursa, pengembang, dan regulator.
RUU ini dinilai mampu menyediakan kerangka hukum yang lebih jelas mengenai klasifikasi token serta pembagian kewenangan antarlembaga federal. Hasilnya diharapkan memulihkan kepercayaan institusi keuangan tradisional untuk masuk ke produk on-chain di AS.
Status Terbaru Clarity Act
Pada Mei 2026, RUU tersebut lolos dari Komite Perbankan Senat, membuka jalur menuju pemungutan suara penuh (floor vote). Jika disahkan, aturan itu akan merevisi cara klasifikasi aset digital, mengatur ulang interaksi bursa dengan regulator, serta mempertegas posisi pengembang DeFi.
Analis J.P. Morgan menyebut kemungkinan pengesahan sebagai katalis positif bagi industri kripto pada paruh kedua 2026. Pernyataan tersebut muncul di tengah penurunan harga Bitcoin sekitar 50% dari rekor tertinggi pada Oktober 2025.
Penolakan Dari Sektor Perbankan
Sektor perbankan tradisional memberikan perlawanan signifikan terhadap Clarity Act. Independent Community Bankers of America (ICBA), yang mewakili sekitar 4.000 bank lokal AS, meluncurkan kampanye untuk menggagalkan RUU ini.
ICBA menyorot pasal yang mengizinkan perusahaan kripto memberikan insentif pada transaksi stablecoin. Mereka memperkirakan potensi migrasi likuiditas dapat menguras dana simpanan bank lokal hingga US$1,3 triliun (sekitar Rp 23.271,3 triliun), sehingga menekan kemampuan bank menyalurkan kredit kepada usaha kecil dan sektor pertanian di daerah.
Bagaimana Clarity Act Bekerja
RUU ini mengusulkan pembagian kewenangan yang lebih tegas antara tiga lembaga utama:
- SEC: mengawasi aset digital yang menyerupai kontrak investasi;
- CFTC: mengawasi komoditas digital dan pasar spot aset tersebut;
- Regulator perbankan: bertanggung jawab atas hubungan antara kripto dan sistem keuangan tradisional, termasuk fungsi kustodian dan distribusi stablecoin.
Dengan pembagian itu, AS diharapkan beralih dari praktik regulation by enforcement—di mana aturan baru sering muncul setelah kasus hukum—ke buku aturan khusus bagi pasar kripto.
Dampak Bagi Investor dan DeFi
Bagi investor ritel, kepastian hukum dapat memperbaiki sentimen terhadap altcoins yang selama ini dianggap berisiko oleh praktik proyek tanpa tata kelola. Token yang terikat pada tim aktif bisa memiliki jalur registrasi dan pengungkapan yang lebih jelas.
Draf RUU juga memuat perlindungan untuk pengembang protokol non-kustodian. Layanan DeFi dan dompet digital diharapkan dapat meningkat statusnya menjadi instrumen keuangan arus utama yang legal dan dapat dipercaya.
Peluang Pengesahan dan Hambatan Politik
Probabilitas pengesahan RUU sebelum akhir 2026 diperkirakan berkurang; peneliti Galaxy Digital menurunkan perkiraan tersebut menjadi sekitar 60% dari sebelumnya 75%. Kendala waktu dan dinamika politik Washington menjadi faktor utama yang menghambat.
Senator Cynthia Lummis memperingatkan bahwa jika Clarity Act gagal disahkan pada 2026, peluang berikutnya baru akan muncul pada “setidaknya tahun 2030.” Ketegangan politik terkait RUU lain di Kongres turut memperumit jadwal legislatif, sehingga pembahasan Clarity Act terancam tersisih dari prioritas menjelang masa reses Agustus 2026.
Akar Permasalahan dan Urgensi Regulasi
Lahirnya draf Clarity Act merupakan respons terhadap guncangan berulang di industri kripto beberapa tahun terakhir. Ketiadaan aturan yang jelas di AS, salah satu pusat likuiditas global, telah menciptakan ruang abu-abu yang memicu praktik buruk dan kegagalan beberapa entitas besar.
Sebagian pihak menilai kekosongan hukum tersebut mendorong inovasi radikal seperti DeFi, tetapi juga dimanfaatkan oleh aktor nakal. Pendekatan penegakan yang bersifat represif di masa lalu membuat sebagian perusahaan finansial berpindah jurisdiksi mencari kepastian hukum.
Memasuki 2026, kebutuhan undang-undang komprehensif semakin mendesak. Peralihan minat investor ritel dan modal ventura ke teknologi AI menambah tekanan agar pasar kripto mendapatkan kepastian perlindungan konsumen dan transparansi hukum, jika tak ingin kehilangan momentum pertumbuhan jangka panjang.
