Blog

Pemerintah Jepang resmi menaikkan tarif penerbitan visa hingga lima kali lipat atau sekitar 400% efektif 1 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan penyesuaian tarif pertama sejak 1978 dan dinyatakan sebagai respons terhadap kenaikan biaya operasional serta fluktuasi nilai tukar yen.

Penyesuaian mencakup kenaikan besar pada beberapa kategori visa: visa sekali masuk (single-entry) dinaikkan dari 3.000 yen menjadi 15.000 yen, sementara visa beberapa kali masuk (multiple-entry) naik dari 6.000 yen menjadi 30.000 yen.

Alasan Pemerintah

Otoritas Jepang menyatakan kenaikan tarif dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya administrasi dan operasional yang meningkat, seiring lonjakan jumlah pengunjung. Pemerintah juga menunjukkan tekanan akibat depresiasi yen dalam beberapa tahun terakhir.

“Mengingat depresiasi yen yang berkepanjangan dalam beberapa tahun terakhir, mempertahankan struktur tarif yang dibuat di bawah kondisi ekonomi masa lalu sudah tidak lagi berkelanjutan secara finansial,” kata Zilmiyah Kamble, dosen senior manajemen perhotelan dan pariwisata di James Cook University.

Dampak pada Pariwisata dan Keuangan

Kebijakan baru ini turut disertai kenaikan pajak keberangkatan dari 1.000 yen menjadi 3.000 yen untuk semua pelancong. Menurut Yuki Masujima, kepala ekonom di Deloitte Tohmatsu Group, perubahan ini merefleksikan dominasi wisatawan asing dalam angka keberangkatan Jepang.

Masujima menambahkan bahwa peningkatan tarif dan pajak sebagian dimaksudkan untuk menutup biaya terkait kebijakan pengembalian pajak penjualan (tax refund) bagi turis. Ia juga menilai daya tarik Jepang yang kuat kemungkinan besar membuat kenaikan biaya ini tidak mengurangi minat kunjungan, mengingat banyak turis merupakan repeat travelers.

Tekanan Overtourism

Para pakar menilai kebijakan ini muncul di tengah lonjakan kunjungan wisatawan yang menekan infrastruktur lokal dan layanan publik. Jepang mencatat angka kedatangan tinggi dalam dua tahun terakhir, dengan catatan kunjungan mencapai 36,8 juta pada 2024 dan 42,6 juta pada 2025.

Fenomena overtourism dilaporkan menimbulkan keluhan warga atas polusi suara, penumpukan sampah, dan kepadatan transportasi di kota-kota besar serta destinasi ikonik.

Dimensi Politik dan Imigrasi

Selain penyesuaian tarif visa dan pajak keberangkatan, parlemen Jepang juga mengubah sejumlah biaya imigrasi. Majelis Tinggi pada Mei 2026 mengesahkan kenaikan biaya pengajuan izin tinggal permanen dari 10.000 yen menjadi 300.000 yen, serta menaikkan biaya perubahan status tinggal menjadi 100.000 yen.

Jesper Koll, direktur ahli di Monex Group, menyatakan langkah-langkah finansial ini dimaksudkan untuk menutup biaya administrasi pengelolaan imigrasi dan untuk menyaring serta menarik tenaga kerja asing yang lebih berkualitas.

Strategi Keberlanjutan Pariwisata

Pemerintah menegaskan tujuan kebijakan ini bukan semata mengurangi jumlah pengunjung, melainkan menata pertumbuhan pariwisata agar lebih berkelanjutan. Langkah kombinasi kenaikan tarif visa, pajak keberangkatan, dan pengetatan biaya izin tinggal diharapkan membantu menjaga infrastruktur publik dan meredam keresahan sosial tanpa menghilangkan daya tarik Jepang sebagai destinasi.

Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi dikutip menyatakan kenaikan tarif kemungkinan besar tidak akan menyurutkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Jepang.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali turun pada sesi perdagangan akhir Juni, didorong oleh aktivitas transaksi yang tipis dan aksi jual investor asing.

Maybank Sekuritas mencatat IHSG melemah 1,28% pada perdagangan Senin (29/6/2026). Total nilai transaksi di pasar hanya mencapai sekitar Rp 9 triliun, dengan pasar reguler sebesar Rp 7,63 triliun.

Asing Catat Net Sell

Investor asing kembali mencatat net sell sebesar Rp 881 miliar. Penjualan terbesar tercatat pada saham-saham bank dan telekomunikasi, antara lain BBCA (Rp 423,63 miliar), BMRI (Rp 97,82 miliar), TLKM (Rp 71,29 miliar), BBRI (Rp 53,78 miliar), dan AADI (Rp 43,18 miliar).

“BBCA yang sebelumnya bergerak menjadi saham penahan indeks, berubah menjadi pemberat indeks,” ujar Maybank Sekuritas.

Transaksi Menurun Jadi Perhatian

Maybank Sekuritas menyoroti besarnya penurunan nilai transaksi sebagai catatan penting. Untuk konteks, rata-rata nilai transaksi harian pada periode 2020–2022 berada di kisaran Rp 9–14 triliun per hari, kemudian turun menjadi sekitar Rp 10 triliun pada 2023, sebelum meningkat signifikan pada 2024 hingga awal 2026 di angka Rp 13–34 triliun.

Menurut lembaga riset tersebut, angka transaksi yang kini tergolong kecil menjadi alarm untuk pergerakan pasar ke depan. “Apabila hal ini tidak mengalami pemulihan dalam waktu dekat, momentum negatif dengan volatilitas yang sangat tinggi dapat segera terealisasi,” kata Maybank Sekuritas.

IHSG Tertekan Di Sesi Selanjutnya

Pada perdagangan Selasa pagi, tekanan terhadap IHSG kembali berlanjut. Pada sekitar pukul 11.13 WIB, IHSG anjlok 2,68% ke level 5.665, dengan 596 saham turun, 85 saham naik, dan 110 saham stagnan.

Nilai transaksi saham di Bursa Efek Indonesia pada seluruh pasar tercatat sekitar Rp 6,6 triliun hingga siang itu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan mengkaji usulan penghapusan pajak atas Jaminan Hari Tua (JHT), pesangon, jaminan pensiun, dan Tunjangan Hari Raya (THR).

Wacana ini mendapat perhatian karena terkait langsung dengan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Usulan penghapusan pajak tersebut disampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. Menurut pengusul, kebijakan itu diharapkan dapat meningkatkan manfaat yang diterima pekerja saat memasuki masa pensiun maupun ketika menerima hak-hak ketenagakerjaan.

Menanggapi usulan itu, Purbaya mengatakan hingga kini Kementerian Keuangan belum menerima surat resmi dari Said Iqbal terkait penghapusan pajak tersebut.

Meski belum ada surat resmi, Purbaya menegaskan pemerintah akan mempelajari dan mengkaji usulan itu secara menyeluruh dengan mengacu pada ketentuan serta regulasi perpajakan yang berlaku sebelum mengambil keputusan.

Kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan apakah pajak atas JHT, pesangon, jaminan pensiun, dan THR perlu dihapus atau tetap diberlakukan sesuai aturan yang ada.

Investor Day 2026 digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada Selasa, 30 Juni 2026. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian peringatan hari ulang tahun ke-25 dan menandai “4 Years of Transformation”.

Acara tersebut berfungsi sebagai forum yang mempertemukan unsur pemerintah, pelaku usaha, investor, dan pemangku kepentingan lain untuk membahas arah pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Fokus Pembahasan

Pembahasan dalam acara menyoroti tema-tema terkait pembiayaan hijau, ekonomi hijau, investasi berkelanjutan, dan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Forum ini diharapkan menjadi wadah dialog antara sektor publik dan swasta serta investor mengenai strategi dan langkah konkret menuju pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Partisipan dan Format Acara

Peserta terdiri dari perwakilan pemerintah, pelaku usaha, pemangku kepentingan pasar modal, dan investor. Kegiatan diselenggarakan di ruang utama BEI dengan format pertemuan yang mencakup diskusi panel dan sesi tanya jawab.

Investor Day 2026 juga menjadi momen untuk menandai perjalanan empat tahun transformasi yang dirayakan bersamaan dengan ulang tahun ke-25 penyelenggara acara.

BMKG memperingatkan sebagian besar wilayah Indonesia akan menghadapi puncak musim kemarau pada Agustus-September 2026. Kondisi ini menjadi perhatian karena bertepatan dengan fenomena El Nino yang mulai berlangsung sejak April–Mei 2026.

Instansi itu mengeluarkan empat rekomendasi strategis untuk menjaga produksi pangan: mempercepat tanam, memprioritaskan alokasi air pada fase kritis tanaman, memakai varietas genjah, dan mengurangi ekspansi lahan di wilayah yang rawan kekeringan.

El Nino Bukan Musim, Tapi Perkuat Dampak Kemarau

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan El Nino berbeda dengan musim. “Musim di Indonesia terdiri atas musim hujan dan musim kemarau yang terjadi terus setiap tahunnya. Tetapi, El Nino bisa muncul (setiap) 3-7 tahun tergantung kondisi atmosfer global,” ujar Teuku saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah pada 29 Juni 2026 di Jakarta.

Ia memperkirakan fenomena El Nino yang dimulai sekitar April atau Mei 2026 akan berakhir pada Mei 2027. Namun, titik perhatian adalah ketika El Nino berlangsung bersamaan dengan puncak kemarau karena hal itu membuat curah hujan lebih sedikit.

Risiko Tanaman dan Saran Teknis

BMKG merinci kebutuhan dan risiko tanaman saat kemarau: padi membutuhkan banyak air dan berisiko tinggi, jagung membutuhkan sedang dengan risiko sedang, kedelai rendah–sedang dengan kemampuan adaptasi cukup baik, dan sorgum rendah dengan risiko adaptif.

Dampak kemarau pada tanaman meliputi mundurnya masa tanam, gangguan fase vegetatif-generatif, penurunan produktivitas, serta peningkatan risiko puso. Sebagai langkah antisipasi BMKG merekomendasikan memajukan tanam sebelum defisit air memuncak, memprioritaskan pasokan air untuk fase kritis tanaman, menggunakan varietas genjah, serta mengurangi perluasan lahan di zona sangat rawan kekeringan.

“Masyarakat tidak perlu panik dengan El Nino. BMKG siap mendampingi pemerintah daerah (pemda), Dinas Pertanian di tiap daerah, untuk dapat menilai lagi dampak dan risiko kemarau terhadap tanaman, apakah misal nanti mundur tanamnya,”

Imbas ke Harga dan Cadangan Pangan

BMKG menyatakan kemarau yang lebih panjang akibat El Nino dapat mendorong risiko kenaikan harga pangan. Salah satu rekomendasi untuk mengatasi potensi itu adalah penguatan cadangan pangan pemerintah.

Dalam rapat yang sama, Menteri Dalam Negeri menyampaikan kekurangan air akibat El Nino berpotensi mengganggu produksi pangan dan berdampak pada inflasi. Ia meminta kementerian terkait mengantisipasi agar produksi pangan tidak turun dan program swasembada tetap berjalan.

Langkah Kementerian Pertanian

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Muhammad Agung Sunusi menyebutkan Menteri Pertanian telah mengeluarkan surat bernomor B-73/TI.050.M/03/2023 tertanggal 9 Maret 2026 tentang antisipasi dampak kemarau terhadap produksi pertanian kepada seluruh gubernur dan bupati/wali kota.

Surat itu memuat langkah strategis seperti optimalisasi pengelolaan air irigasi dan gerakan percepatan tanam untuk merespons kondisi kekeringan yang diperkirakan.

Kesiapan Cadangan dan Dukungan Kebijakan

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menyatakan ketahanan pangan nasional saat ini relatif solid berkat kebijakan pemerintah yang berpihak pada sektor pertanian. Ia menyinggung data produksi beras nasional 2025 dan ketersediaan cadangan beras pemerintah sebagai indikator ketahanan.

Qodari juga menyebutkan keringanan dan kemudahan akses pupuk bersubsidi yang diberikan kepada petani, termasuk mekanisme penyaluran melalui gapoktan/koperasi dan pendekatan digital untuk memantau data penerima dan distribusi.