Blog

Agus Fatoni, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) untuk masa bakti 2026–2031.

Pemilihan berlangsung pada Kongres Nasional Luar Biasa (Konaslub) yang digelar di Gedung Balairung Jenderal Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Sabtu (27/6/2026).

Usai terpilih, Fatoni menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kongres dan yang memberi kepercayaan memimpin organisasi.

“Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh panitia, kepada pengurus IKAPTK sebelumnya yang telah meletakkan pondasi yang kuat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang menyelenggarakan kegiatan hari ini dari awal hingga akhir acara, kepada komisariat, DPN, DPP dan DPK, pimpinan sidang. Terima kasih kepada Pembina IKAPTK Bapak Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Jenderal, seluruh pimpinan kementerian/lembaga, Gubernur, Bupati, dan Walikota yang turut mendukung proses ini,”

Fatoni mengatakan dukungan berbagai pihak menunjukkan organisasi itu diterima oleh beragam elemen pemerintahan.

“Ini bukti bahwa kita bisa diterima semuanya. Ini kebanggaan kita. Terima kasih atas dukungan, atas kepercayaan, atas usulan, atas amanah yang diberikan ini. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Latar Belakang dan Pengalaman

Fatoni bukan sosok baru di lingkungan IKAPTK. Ia termasuk penggagas dan pendiri organisasi Purna Praja serta pernah menjabat Ketua IKAPTK periode 2010–2015 dan Ketua Harian Dewan Pengurus Nasional (DPN) periode 2017–2021.

IKAPTK merupakan wadah bagi alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan, meliputi lulusan KDC, APDN, IIP, STPDN, hingga IPDN, dengan anggota lebih dari 43 ribu alumni yang tersebar di instansi pemerintahan pusat dan daerah.

Peran Publik dan Jabatan Pemerintahan

Saat ini Fatoni menjabat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Sepanjang kariernya, ia pernah empat kali dipercaya sebagai Pejabat (Pj) Gubernur, yakni di Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Papua.

Jabatan lain yang pernah diembannya antara lain Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal Kemendagri, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Sekretaris KORPRI, Kepala Pusat Kerjasama, Kepala Bagian Protokol Kemendagri, dan Sekretaris Pribadi Kemendagri.

Aktivitas Organisasi dan Penghargaan

Di luar birokrasi, Fatoni aktif di berbagai organisasi. Riwayatnya mencakup Ketua Senat Mahasiswa IIP, Ketua Umum Forum Koordinasi Protokol Indonesia, Ketua Umum Pujangga Nusantara, anggota Komite Audit Wali Amanat Universitas Sriwijaya, Wakil Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), serta kepemimpinan di Badan Amil Zakat Nasional.

Ia juga menerima sejumlah penghargaan, termasuk Mahasiswa Teladan IIP (1999), penghargaan sebagai Pejabat Gubernur Terbaik bidang ekonomi daerah (2023), serta dua kali menerima PIN Emas dari Kapolri (2023 dan 2024).

Penghargaan lain yang tercatat antara lain pengakuan di ajang Indonesia Top Achievements of The Year: Excellence in Regional Finance Governance (2026), Digital Innovation Awards (2026), CNN Award kategori Leading Public Infrastructure Management (2024), serta penghargaan tokoh inspiratif dan penghargaan atas peran percepatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Selain itu, Fatoni menerima beberapa gelar adat, antara lain Sutan Raja Pangondian dan Panabalan Marga Hasibuan dari Badan Pemangku Adat Padanglawas (2024), Kanjeng Raden Tumenggung dari Keraton Surakarta (2024), Meraje Emban Adat dari Lembaga Adat Kabupaten Muara Enim (2023), dan Pangeran Batuah Seketi dari pemangku adat Kota Lubuklinggau (2023).

Konaslub digelar untuk memilih ketua umum baru setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan DPN IKAPTK periode 2020–2025. Forum tersebut juga menjadi momentum memperkuat soliditas organisasi dan menyusun arah kebijakan IKAPTK ke depan.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merancang sejumlah proyek strategis untuk memperkuat konektivitas transportasi di Jakarta. Program itu meliputi beautifikasi Stasiun Gambir, pengoperasian KRL di Gambir, pembangunan peron kedua Stasiun JIS, pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) Stasiun Sudirman, serta peningkatan elektrifikasi lintas Tanah Abang–Rangkasbitung.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan transformasi Stasiun Gambir direncanakan agar fasilitas tersebut tidak hanya melayani kereta jarak jauh, tetapi juga menjadi pemberhentian kereta rel listrik (KRL). Tujuannya untuk memperkuat integrasi jaringan perkeretaapian dan meningkatkan pelayanan bagi penumpang.

“Nanti (Stasiun) Gambir yang selama ini melayani kereta jarak jauh, akan dikombinasikan dengan layanan KRL,” kata Menhub.

Program beautifikasi bertujuan menghadirkan wajah baru Stasiun Gambir sebagai etalase pelayanan perkeretaapian nasional dengan fasilitas yang lebih modern dan nyaman. Pemerintah menunjuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai leading sector pelaksanaan beautifikasi sekaligus pengembangan fungsi stasiun agar mampu melayani kebutuhan perjalanan masyarakat yang semakin beragam.

Menhub menegaskan pengoperasian KRL di Gambir tidak akan mengurangi peran Stasiun Manggarai, melainkan memperkuat integrasi jaringan perkeretaapian melalui pembagian fungsi pelayanan yang saling melengkapi. Keberadaan layanan KRL di Gambir diharapkan memudahkan penumpang melanjutkan perjalanan menggunakan kereta jarak jauh tanpa harus berpindah ke stasiun lain sehingga perjalanan menjadi lebih efisien.

Pemerintah juga menyiapkan penambahan jalur rel untuk mengakomodasi operasional kereta jarak jauh dan KRL, sedangkan jumlah perjalanan akan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.

Dudy menjelaskan pembangunan peron kedua Stasiun JIS ditargetkan rampung paling lama satu tahun untuk meningkatkan layanan kereta sekaligus mempermudah akses masyarakat menuju Jakarta Utara. Ia menyampaikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen membangun peron kedua dalam waktu tersebut.

“Stasiun JIS memang baru satu peronnya. Kami sangat berterima kasih kepada Pemda DKI Jakarta karena responnya sangat cepat. Walaupun baru satu, tapi komitmennya, dalam satu tahun maksimal mereka akan segera membuat dua peron,” ujar Menhub.

Menurut Menhub, kehadiran Stasiun JIS yang baru diresmikan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan menjadi simpul transportasi yang memudahkan masyarakat menjangkau Jakarta International Stadium maupun kawasan wisata Ancol.

Pengembangan TOD Sudirman

Menhub mendorong pembangunan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di Stasiun Sudirman yang akan menghubungkan enam moda transportasi utama Jakarta: KRL, LRT Jakarta, Kereta Bandara, LRT Jabodebek, MRT, dan TransJakarta. Kehadiran TOD diharapkan memperkuat mobilitas warga serta mempercepat perpindahan antarmoda.

“Kami berharap Jakarta akan terkoneksi secara lebih luas lagi dengan adanya TOD Stasiun Sudirman ini. TOD ini akan menghubungkan semua moda transportasi utama di Jakarta sehingga masyarakat bisa mengakses seluruh wilayah DKI Jakarta dengan mudah,” ujar Menhub.

Pembangunan kawasan TOD yang kerap disebut Jembatan Donat atau Donat Dukuh Atas ditargetkan selesai pada 2028 dan seluruh pelaksanaannya dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT MRT Jakarta (Perseroda). Menhub mengatakan nama resmi kawasan tersebut masih dipersiapkan.

Elektrifikasi Tanah Abang–Rangkasbitung

Kemenhub juga memprioritaskan peningkatan elektrifikasi lintas Tanah Abang–Rangkasbitung, yang menjadi salah satu koridor dengan kepadatan penumpang tinggi. Program ini dimaksudkan untuk menambah kapasitas layanan sehingga rangkaian kereta yang lebih panjang dapat dioperasikan dan memperbaiki headway.

“Saya sih berharap itu bisa cepat dan bisa selesai di tahun 2027, mudah-mudahan harapannya itu bisa selesai,” kata Menhub terkait target rampung elektrifikasi Green Line Tanah Abang–Rangkasbitung pada 2027.

Respons Pengamat Transportasi

Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana menilai integrasi KRL di Stasiun Gambir, elektrifikasi lintas Tanah Abang–Rangkasbitung, dan pengembangan TOD Sudirman menjawab kebutuhan penumpang terhadap layanan angkutan kereta api.

“Saya kira pemerintah memang harus menjawab kebutuhan akan transportasi ini dengan memaksimalkan kondisi melalui pengintegrasian antara KRL dan kereta jarak jauh juga dengan LRT maupun MRT di kawasan TOD Sudirman,” ujar Aditya.

Ia menambahkan langkah integrasi moda antar kereta akan memperkuat simpul-simpul stasiun yang selama ini dibutuhkan masyarakat dan harus didukung untuk mempermudah akses dari dan menuju tempat tujuan.

“Saya kira ini positif, sebab selama ini stasiun KRL belum menjadi simpul yang terpusat. Misalnya Stasiun Gambir yang belum terintegrasi dengan KRL, begitupun sebaliknya stasiun lain yang menghubungkan moda kereta lain di kawasan TOD Sudirman baik itu LRT maupun MRT,” pungkasnya.

Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA) mengumumkan pelonggaran draf regulasi terkait persyaratan modal dan transparansi bagi pelaku industri kripto. Kebijakan yang direvisi itu dimaksudkan untuk menyeimbangkan perlindungan konsumen dengan upaya menarik lebih banyak pemain dan investor ke pasar aset digital Inggris.

Aturan baru, yang dijadwalkan berlaku penuh pada Oktober 2027, mencakup penurunan syarat modal bagi penerbit stablecoin dan perusahaan perdagangan kripto, serta pengecualian pelaporan bagi perusahaan kecil atau berprofil risiko rendah.

Rincian Pelonggaran Aturan

Dalam draf revisi, FCA menurunkan persyaratan modal tambahan untuk penerbit stablecoin non-sistemik dari 2% menjadi 1% dari total penerbitan. Untuk buku perdagangan, perusahaan yang menyimpan token kripto sebagai bagian dari trading book hanya diwajibkan memiliki modal yang mencakup 40% dari nilai eksposur bersih, lebih longgar dibanding usulan awal yang bisa mencapai 100% untuk token berisiko tinggi.

Selain itu, otoritas juga melonggarkan ketentuan terkait likuiditas, pengawasan aset dalam grup perusahaan (intragroup custody), dan transparansi pra-perdagangan. Perusahaan skala kecil atau berisiko rendah tidak lagi diwajibkan mempublikasikan laporan modal publik yang sempat direncanakan dalam draf awal.

Target Dampak Pasar

FCA memperkirakan pelonggaran aturan ini dapat meningkatkan kepercayaan pasar dan menambah sekitar 3–4 juta nasabah baru di pasar kripto Inggris. “Langkah ini bertujuan memberikan fondasi yang kokoh bagi industri kripto untuk berkembang. Rezim baru ini merupakan perubahan ruang lingkup terbesar bagi FCA dalam setidaknya satu dekade terakhir,” kata Direktur Eksekutif Pembayaran dan Keuangan Digital FCA, David Geale.

Geale menegaskan regulasi tidak mengeliminasi risiko. “Kripto tetap menjadi investasi berisiko tinggi dan konsumen harus memahami risiko tersebut. Namun, tidak ada salahnya jika masyarakat mengalokasikan sebagian portofolio mereka pada aset berisiko tinggi,” tambahnya.

Keamanan DeFi dan Rencana Konsultasi

Isu keamanan sektor keuangan terdesentralisasi (DeFi) menjadi salah satu perhatian setelah peretasan yang merugikan dua perusahaan DeFi lebih dari US$500 juta (sekitar Rp8,9 triliun). Menanggapi hal ini, FCA berencana menggelar konsultasi publik akhir tahun terkait panduan sektor DeFi.

Direktur Pembayaran dan Aset Digital FCA, Matthew Long, menyatakan aturan baru tetap akan diberlakukan jika ada entitas pengendali yang dapat diidentifikasi, mengingat banyak proyek DeFi yang pada praktiknya memuat unsur sentralisasi.

Jadwal Pendaftaran dan Pemberlakuan

Bagi perusahaan kripto yang beroperasi di Inggris, pendaftaran di bawah aturan baru akan dibuka mulai 30 September mendatang. Ketentuan ini kemudian direncanakan mengikat secara hukum pada 25 Oktober 2027.

Respons Terhadap Persaingan Global

Pelonggaran kebijakan ini muncul di tengah tekanan global untuk menarik inovator dan modal digital. Selama beberapa tahun, pejabat Inggris mendapat kritik terkait sikap yang dinilai terlalu hati-hati terhadap sektor kripto, sementara langkah regulasi di negara lain ikut memengaruhi kebijakan di London.

Dokumen draf menyinggung pengaruh perubahan kebijakan di luar negeri, termasuk perkembangan undang-undang stablecoin dan pembahasan Clarity Act di Amerika Serikat, serta aturan Markets in Crypto-Assets (MiCA) di Uni Eropa yang sudah diberlakukan sebelumnya.

FCA menyatakan pelonggaran ini merupakan upaya adaptif untuk menjaga daya saing Inggris sebagai pusat teknologi keuangan, sambil membangun kerangka pengawasan yang lebih aman menjelang pemberlakuan penuh aturan pada 2027.