Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menyatakan akan turun tangan langsung untuk memastikan pimpinan perusahaan BUMN dan Danantara Sumberdaya Indonesia (SDI) melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Pernyataan itu disampaikan usai pertemuan Dony dengan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, di Gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).
“Prinsipnya nanti kami (Danantara dan KPK) sudah bersepakat bahwa saya akan mengontrol sendiri ketaatan daripada penyampaian LHKPN dan kita harapkan itu tepat waktu karena ini tidak ada toleransi yang kita berikan,” ujar Dony seusai audiensi.
Dony menegaskan kewajiban pelaporan LHKPN bagi setiap pimpinan BUMN sesuai ketentuan perundang-undangan. Menurutnya, pelaporan tersebut merupakan langkah untuk memperkuat transparansi, integritas, dan akuntabilitas di tubuh BUMN.
“Intinya adalah seluruh BUMN ke depannya setelah kita lakukan transformasi, kita berharap ke depannya seluruhnya tentu harus kita batasi koridornya supaya tidak terjadi potensi untuk adanya korupsi masa yang akan datang,” kata Dony.
Dari sisi KPK, Deputi Pencegahan dan Monitoring Aminuddin mengonfirmasi masih terdapat banyak manajemen BUMN yang belum menyampaikan LHKPN sejak batas waktu 31 Maret 2026 hingga akhir Juni 2026.
Aminuddin menyebut KPK sudah mengirimkan surat kepada pihak terkait di BUMN agar memberikan sanksi kepada pejabat yang belum melapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami sudah menyurati ya kepada stakeholder untuk mereka-mereka yang tidak melaporkan supaya diberikan sanksi. Karena kalau yang untuk ASN itu ada sanksinya. Kalau untuk yang level di BUMN disesuaikan sanksinya dengan aturan internal yang ada di BUMN,” ujar Aminuddin.
Dia menambahkan, “Betul bahwa per 31 Maret 2026, posisi per akhir Juni ini memang ada beberapa manajemen BUMN yang wajib lapor itu belum melaporkan LHKPN.”
Tinggalkan Balasan