Kategori: Berita

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Mochamad Iriawan, meninjau fasilitas operasi Pertamina Patra Niaga di Jawa Timur pada Senin (29/6/2026). Kunjungan difokuskan pada Aviation Fuel Terminal (AFT) Juanda dan Integrated Terminal Surabaya untuk memastikan infrastruktur strategis beroperasi andal demi kelancaran layanan energi bagi masyarakat.

Iriawan menyatakan keandalan pasokan energi menjadi fondasi bagi aktivitas ekonomi, transportasi, pertahanan, dan pelayanan publik. Pengawasan berkelanjutan menurutnya diperlukan agar operasional berjalan aman, andal, dan sesuai standar tata kelola perusahaan.

Kesiapan Avtur di AFT Juanda

Di AFT Juanda, Iriawan meninjau kesiapan pasokan avtur, kondisi fasilitas, dan kualitas pelayanan bagi maskapai. Kunjungan itu dilakukan menjelang periode libur sekolah yang meningkatkan mobilitas penerbangan.

“Tugas menjaga pasokan avtur menuntut toleransi nol terhadap kekurangan stok maupun jeda pelayanan. Juanda harus menjadi salah satu garda terdepan dalam mendukung transformasi energi nasional,” ujar Iriawan.

Dimas Bagus Satriyo Wibowo, perwakilan Aviation Fuel Terminal Juanda PT Pertamina Patra Niaga, menyampaikan bahwa AFT Juanda merupakan fasilitas strategis penopang sektor penerbangan di Jawa Timur. Terminal tersebut memiliki kapasitas 20 ribu kiloliter, didukung delapan tangki penyimpanan, tujuh hydrant dispenser, sembilan mobil tangki refuller, serta diperkuat 49 operator.

AFT Juanda juga berfungsi sebagai titik suplai bagi lima AFT lain yang melayani bandara di Jawa Timur: Iswahjudi (Madiun), Abdulrachman Saleh (Malang), Dhoho (Kediri), Notohadinegoro (Jember), dan Blimbingsari (Banyuwangi).

Perhatian pada Integrated Terminal Surabaya

Iriawan juga meninjau Integrated Terminal Surabaya, yang disebut sebagai salah satu terminal terintegrasi terbesar di Indonesia. Ia memberi perhatian pada kesiapan infrastruktur serta jaringan distribusi untuk peluncuran bahan bakar biosolar B50 yang dijadwalkan awal Juli 2026.

Selain itu, Iriawan menekankan pentingnya pemeliharaan aset strategis seperti tangki timbun, jetty, dan jaringan pipa agar distribusi energi tetap berjalan lancar dalam berbagai kondisi.

Tekankan HSSE dan Budaya Kerja

Menutup kunjungan, Komisaris Utama mengingatkan bahwa target operasional dan transformasi bisnis harus mengedepankan aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE). Ia menegaskan bahwa budaya Corporate Life Saving Rules (CLSR) harus menjadi bagian dari perilaku kerja setiap pegawai Pertamina.

“Budaya CSLR harus melekat dalam perilaku sehari-hari, untuk melindungi aset negara dan memastikan pekerja pulang dengan selamat,” pungkas Iriawan.

Industri perbankan diperkirakan masih menghadapi tekanan likuiditas pada paruh kedua 2026 meski indikator makro secara agregat tampak memadai. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan suku bunga acuan yang tinggi, biaya dana semakin mahal sehingga bank memilih lebih selektif menyalurkan kredit.

Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan menyatakan kondisi terasa kering bagi perbankan secara umum karena cost of fund menjadi mahal, yang berdampak pada penyaluran kredit. Untuk menanggulangi, bank mendorong penghimpunan dana murah (CASA) dan mempertimbangkan penerbitan surat utang bila diperlukan.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menjelaskan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang terkonsentrasi di Himbara menciptakan perbedaan biaya dana antarbank, sehingga persaingan suku bunga deposito memanas. Ia menyarankan kebijakan SAL dirancang untuk mencegah perang bunga dan memastikan dana mengalir ke sektor produktif.

Secara agregat, indikator industri dinilai masih aman: DPK April tumbuh 11,39%, kredit tumbuh 9,98%, AL/NCD 111,13%, AL/DPK 25,39%, dan LDR 86,87%. Namun menurut Josua, rata-rata industri itu menutupi tekanan mikro, termasuk perbedaan likuiditas antarbank, perebutan deposan besar, penurunan dana murah, dan penyerapan dana ke SRBI yang menawarkan imbal hasil menarik.

SRBI dan Persaingan Dana

Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Hery Gunardi menyebut kenaikan BI Rate sebesar 100 basis poin tahun ini memberi tekanan langsung terhadap biaya dana perbankan. Kenaikan tersebut mendorong repricing dana masyarakat, mendorong bunga deposito naik, sehingga menekan net interest margin (NIM).

Hery menuturkan outstanding SRBI hingga Mei 2026 mencapai Rp979,9 triliun, naik dari Rp730,9 triliun pada akhir 2025, dan tembus Rp1.021 triliun pada akhir Juni. Dari jumlah itu, sekitar Rp677 triliun dimiliki perbankan. Lonjakan SRBI menciptakan dua tekanan: memperketat persaingan dengan deposito dan menyerap likuiditas pasar dalam jumlah besar.

“Yang mengalir ke SRBI mengurangi volume dana yang tersedia untuk intermediasi perbankan. Kalau melihat kondisi di pasar, likuiditas sudah hampir kering,” ujar Hery.

Meski demikian, Hery menilai fundamental industri masih kuat dengan pertumbuhan kredit 11,51% (yoy) dan DPK meningkat 13,47% (yoy) per Mei 2026. LDR pada April 2026 tercatat 86,88% dan CAR masih tebal di 23,97%. Namun ia mengingatkan indikator mulai menunjukkan tekanan: pertumbuhan DPK melambat, NIM terkompresi, dan CAR sedikit menurun.

Musiman dan Prospek Semester II

Chief Economist BTN Myrdal Gunarto menilai tekanan likuiditas pada akhir Juni bersifat musiman dan berpotensi membaik pada semester II-2026. Posisi excess reserve perbankan pada 26 Juni tercatat Rp9,84 triliun, jauh lebih rendah dibanding saat penempatan SAL yang sempat mendorong excess reserve mencapai Rp261,98 triliun.

Myrdal mengatakan penipisan likuiditas dipicu kebutuhan pembayaran akhir bulan, seperti arus keluar modal asing, pembayaran dividen investor asing, pembayaran utang luar negeri, dan kebutuhan devisa impor. Meski demikian, ia optimistis likuiditas bisa membaik seiring meredanya tensi geopolitik dan potensi aliran investasi asing.

Respon Himbara terhadap Penempatan SAL

Himbara menyambut penempatan dana SAL oleh pemerintah sebagai langkah strategis menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung fungsi intermediasi. Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyatakan kebijakan ini dapat memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas intermediasi untuk mendanai sektor produktif tetap terjaga, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan menyebut kolaborasi erat antara pemerintah dan perbankan penting untuk memperkuat efektivitas kebijakan fiskal dan mendukung penyaluran pembiayaan ke sektor produktif. Direktur Utama BRIS Anggoro Eko Cahyo menambahkan pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah dan industri perbankan untuk menjaga likuiditas dan kepercayaan pasar.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jatuh tajam pada sesi I Selasa (30/6/2026), turun 141,03 poin atau 2,42% ke level 5.679,75. Pergerakan pasar pada sesi ini didominasi merah dengan rentang transaksi 5.638–5.811.

Meskipun indeks utama tertekan, terdapat sejumlah saham yang mencatat kenaikan signifikan pada perdagangan sesi I.

Aktivitas Perdagangan

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, volume perdagangan mencapai 12,43 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp 7,52 triliun. Frekuensi perdagangan sepanjang sesi I tercatat 903.131 kali.

Jumlah saham yang menguat mencapai 99 emiten, sementara 583 saham turun dan 110 saham stagnan. Kelompok saham LQ45 mengalami penurunan 2,39%.

Performa Sektor

Seluruh sektor berakhir di zona merah pada sesi I. Sektor barang baku memimpin pelemahan dengan penurunan 4,32%, diikuti sektor energi turun 3,17%, perindustrian minus 2,68%, infrastruktur minus 2,46%, dan transportasi turun 2,45%.

Pasar Regional

Indeks saham Asia bergerak bervariasi pada periode yang sama. Straits Times (Singapura) turun 0,68% dan Hang Seng (Hong Kong) anjlok 1,36%. Sebaliknya, Nikkei (Jepang) menguat 1,6% dan Shanghai (China) naik 0,21%.

Top Gainers

Di tengah pelemahan pasar, lima saham tercatat sebagai top gainers dengan lonjakan harga antara 15% hingga 34%:

• PT Panca Global Kapital Tbk (PEGE) melonjak 34,29% ke Rp 141 dan terpantau mentok pada batas auto rejection atas (ARA).
• PT Arkayana Lestari Grup Tbk (AYLS) naik 28,99% ke Rp 178.
• PT Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA) melesat 20% ke Rp 96.
• PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA) naik 17,07% ke Rp 288.
• PT Champ Resto Indonesia Tbk (ENAK) menguat 15,71% ke Rp 324.

Top Losers

Sebaliknya, enam saham terpukul hingga menyentuh batas auto rejection bawah (ARB) dan menjadi top losers pada sesi I:

• PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX) turun 14,84% menjadi Rp 545.
• PT Panin Sekuritas Tbk (PANS) anjlok 14,78% menjadi Rp 1.585.
• PT Kian Santang Muliatama Tbk (RGAS) merosot 14,62% menjadi Rp 181.
• PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (COCO) turun 14,48% menjadi Rp 124.
• PT Indo Oil Perkasa Tbk (OILS) terpangkas 14,22% menjadi Rp 187.
• PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) anjlok 14,02% menjadi Rp 460.

Agus Fatoni, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) untuk masa bakti 2026–2031.

Pemilihan berlangsung pada Kongres Nasional Luar Biasa (Konaslub) yang digelar di Gedung Balairung Jenderal Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Sabtu (27/6/2026).

Usai terpilih, Fatoni menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kongres dan yang memberi kepercayaan memimpin organisasi.

“Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh panitia, kepada pengurus IKAPTK sebelumnya yang telah meletakkan pondasi yang kuat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang menyelenggarakan kegiatan hari ini dari awal hingga akhir acara, kepada komisariat, DPN, DPP dan DPK, pimpinan sidang. Terima kasih kepada Pembina IKAPTK Bapak Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Jenderal, seluruh pimpinan kementerian/lembaga, Gubernur, Bupati, dan Walikota yang turut mendukung proses ini,”

Fatoni mengatakan dukungan berbagai pihak menunjukkan organisasi itu diterima oleh beragam elemen pemerintahan.

“Ini bukti bahwa kita bisa diterima semuanya. Ini kebanggaan kita. Terima kasih atas dukungan, atas kepercayaan, atas usulan, atas amanah yang diberikan ini. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Latar Belakang dan Pengalaman

Fatoni bukan sosok baru di lingkungan IKAPTK. Ia termasuk penggagas dan pendiri organisasi Purna Praja serta pernah menjabat Ketua IKAPTK periode 2010–2015 dan Ketua Harian Dewan Pengurus Nasional (DPN) periode 2017–2021.

IKAPTK merupakan wadah bagi alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan, meliputi lulusan KDC, APDN, IIP, STPDN, hingga IPDN, dengan anggota lebih dari 43 ribu alumni yang tersebar di instansi pemerintahan pusat dan daerah.

Peran Publik dan Jabatan Pemerintahan

Saat ini Fatoni menjabat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Sepanjang kariernya, ia pernah empat kali dipercaya sebagai Pejabat (Pj) Gubernur, yakni di Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Papua.

Jabatan lain yang pernah diembannya antara lain Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal Kemendagri, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Sekretaris KORPRI, Kepala Pusat Kerjasama, Kepala Bagian Protokol Kemendagri, dan Sekretaris Pribadi Kemendagri.

Aktivitas Organisasi dan Penghargaan

Di luar birokrasi, Fatoni aktif di berbagai organisasi. Riwayatnya mencakup Ketua Senat Mahasiswa IIP, Ketua Umum Forum Koordinasi Protokol Indonesia, Ketua Umum Pujangga Nusantara, anggota Komite Audit Wali Amanat Universitas Sriwijaya, Wakil Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), serta kepemimpinan di Badan Amil Zakat Nasional.

Ia juga menerima sejumlah penghargaan, termasuk Mahasiswa Teladan IIP (1999), penghargaan sebagai Pejabat Gubernur Terbaik bidang ekonomi daerah (2023), serta dua kali menerima PIN Emas dari Kapolri (2023 dan 2024).

Penghargaan lain yang tercatat antara lain pengakuan di ajang Indonesia Top Achievements of The Year: Excellence in Regional Finance Governance (2026), Digital Innovation Awards (2026), CNN Award kategori Leading Public Infrastructure Management (2024), serta penghargaan tokoh inspiratif dan penghargaan atas peran percepatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Selain itu, Fatoni menerima beberapa gelar adat, antara lain Sutan Raja Pangondian dan Panabalan Marga Hasibuan dari Badan Pemangku Adat Padanglawas (2024), Kanjeng Raden Tumenggung dari Keraton Surakarta (2024), Meraje Emban Adat dari Lembaga Adat Kabupaten Muara Enim (2023), dan Pangeran Batuah Seketi dari pemangku adat Kota Lubuklinggau (2023).

Konaslub digelar untuk memilih ketua umum baru setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan DPN IKAPTK periode 2020–2025. Forum tersebut juga menjadi momentum memperkuat soliditas organisasi dan menyusun arah kebijakan IKAPTK ke depan.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merancang sejumlah proyek strategis untuk memperkuat konektivitas transportasi di Jakarta. Program itu meliputi beautifikasi Stasiun Gambir, pengoperasian KRL di Gambir, pembangunan peron kedua Stasiun JIS, pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) Stasiun Sudirman, serta peningkatan elektrifikasi lintas Tanah Abang–Rangkasbitung.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan transformasi Stasiun Gambir direncanakan agar fasilitas tersebut tidak hanya melayani kereta jarak jauh, tetapi juga menjadi pemberhentian kereta rel listrik (KRL). Tujuannya untuk memperkuat integrasi jaringan perkeretaapian dan meningkatkan pelayanan bagi penumpang.

“Nanti (Stasiun) Gambir yang selama ini melayani kereta jarak jauh, akan dikombinasikan dengan layanan KRL,” kata Menhub.

Program beautifikasi bertujuan menghadirkan wajah baru Stasiun Gambir sebagai etalase pelayanan perkeretaapian nasional dengan fasilitas yang lebih modern dan nyaman. Pemerintah menunjuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai leading sector pelaksanaan beautifikasi sekaligus pengembangan fungsi stasiun agar mampu melayani kebutuhan perjalanan masyarakat yang semakin beragam.

Menhub menegaskan pengoperasian KRL di Gambir tidak akan mengurangi peran Stasiun Manggarai, melainkan memperkuat integrasi jaringan perkeretaapian melalui pembagian fungsi pelayanan yang saling melengkapi. Keberadaan layanan KRL di Gambir diharapkan memudahkan penumpang melanjutkan perjalanan menggunakan kereta jarak jauh tanpa harus berpindah ke stasiun lain sehingga perjalanan menjadi lebih efisien.

Pemerintah juga menyiapkan penambahan jalur rel untuk mengakomodasi operasional kereta jarak jauh dan KRL, sedangkan jumlah perjalanan akan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.

Dudy menjelaskan pembangunan peron kedua Stasiun JIS ditargetkan rampung paling lama satu tahun untuk meningkatkan layanan kereta sekaligus mempermudah akses masyarakat menuju Jakarta Utara. Ia menyampaikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen membangun peron kedua dalam waktu tersebut.

“Stasiun JIS memang baru satu peronnya. Kami sangat berterima kasih kepada Pemda DKI Jakarta karena responnya sangat cepat. Walaupun baru satu, tapi komitmennya, dalam satu tahun maksimal mereka akan segera membuat dua peron,” ujar Menhub.

Menurut Menhub, kehadiran Stasiun JIS yang baru diresmikan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan menjadi simpul transportasi yang memudahkan masyarakat menjangkau Jakarta International Stadium maupun kawasan wisata Ancol.

Pengembangan TOD Sudirman

Menhub mendorong pembangunan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di Stasiun Sudirman yang akan menghubungkan enam moda transportasi utama Jakarta: KRL, LRT Jakarta, Kereta Bandara, LRT Jabodebek, MRT, dan TransJakarta. Kehadiran TOD diharapkan memperkuat mobilitas warga serta mempercepat perpindahan antarmoda.

“Kami berharap Jakarta akan terkoneksi secara lebih luas lagi dengan adanya TOD Stasiun Sudirman ini. TOD ini akan menghubungkan semua moda transportasi utama di Jakarta sehingga masyarakat bisa mengakses seluruh wilayah DKI Jakarta dengan mudah,” ujar Menhub.

Pembangunan kawasan TOD yang kerap disebut Jembatan Donat atau Donat Dukuh Atas ditargetkan selesai pada 2028 dan seluruh pelaksanaannya dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT MRT Jakarta (Perseroda). Menhub mengatakan nama resmi kawasan tersebut masih dipersiapkan.

Elektrifikasi Tanah Abang–Rangkasbitung

Kemenhub juga memprioritaskan peningkatan elektrifikasi lintas Tanah Abang–Rangkasbitung, yang menjadi salah satu koridor dengan kepadatan penumpang tinggi. Program ini dimaksudkan untuk menambah kapasitas layanan sehingga rangkaian kereta yang lebih panjang dapat dioperasikan dan memperbaiki headway.

“Saya sih berharap itu bisa cepat dan bisa selesai di tahun 2027, mudah-mudahan harapannya itu bisa selesai,” kata Menhub terkait target rampung elektrifikasi Green Line Tanah Abang–Rangkasbitung pada 2027.

Respons Pengamat Transportasi

Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana menilai integrasi KRL di Stasiun Gambir, elektrifikasi lintas Tanah Abang–Rangkasbitung, dan pengembangan TOD Sudirman menjawab kebutuhan penumpang terhadap layanan angkutan kereta api.

“Saya kira pemerintah memang harus menjawab kebutuhan akan transportasi ini dengan memaksimalkan kondisi melalui pengintegrasian antara KRL dan kereta jarak jauh juga dengan LRT maupun MRT di kawasan TOD Sudirman,” ujar Aditya.

Ia menambahkan langkah integrasi moda antar kereta akan memperkuat simpul-simpul stasiun yang selama ini dibutuhkan masyarakat dan harus didukung untuk mempermudah akses dari dan menuju tempat tujuan.

“Saya kira ini positif, sebab selama ini stasiun KRL belum menjadi simpul yang terpusat. Misalnya Stasiun Gambir yang belum terintegrasi dengan KRL, begitupun sebaliknya stasiun lain yang menghubungkan moda kereta lain di kawasan TOD Sudirman baik itu LRT maupun MRT,” pungkasnya.

Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA) mengumumkan pelonggaran draf regulasi terkait persyaratan modal dan transparansi bagi pelaku industri kripto. Kebijakan yang direvisi itu dimaksudkan untuk menyeimbangkan perlindungan konsumen dengan upaya menarik lebih banyak pemain dan investor ke pasar aset digital Inggris.

Aturan baru, yang dijadwalkan berlaku penuh pada Oktober 2027, mencakup penurunan syarat modal bagi penerbit stablecoin dan perusahaan perdagangan kripto, serta pengecualian pelaporan bagi perusahaan kecil atau berprofil risiko rendah.

Rincian Pelonggaran Aturan

Dalam draf revisi, FCA menurunkan persyaratan modal tambahan untuk penerbit stablecoin non-sistemik dari 2% menjadi 1% dari total penerbitan. Untuk buku perdagangan, perusahaan yang menyimpan token kripto sebagai bagian dari trading book hanya diwajibkan memiliki modal yang mencakup 40% dari nilai eksposur bersih, lebih longgar dibanding usulan awal yang bisa mencapai 100% untuk token berisiko tinggi.

Selain itu, otoritas juga melonggarkan ketentuan terkait likuiditas, pengawasan aset dalam grup perusahaan (intragroup custody), dan transparansi pra-perdagangan. Perusahaan skala kecil atau berisiko rendah tidak lagi diwajibkan mempublikasikan laporan modal publik yang sempat direncanakan dalam draf awal.

Target Dampak Pasar

FCA memperkirakan pelonggaran aturan ini dapat meningkatkan kepercayaan pasar dan menambah sekitar 3–4 juta nasabah baru di pasar kripto Inggris. “Langkah ini bertujuan memberikan fondasi yang kokoh bagi industri kripto untuk berkembang. Rezim baru ini merupakan perubahan ruang lingkup terbesar bagi FCA dalam setidaknya satu dekade terakhir,” kata Direktur Eksekutif Pembayaran dan Keuangan Digital FCA, David Geale.

Geale menegaskan regulasi tidak mengeliminasi risiko. “Kripto tetap menjadi investasi berisiko tinggi dan konsumen harus memahami risiko tersebut. Namun, tidak ada salahnya jika masyarakat mengalokasikan sebagian portofolio mereka pada aset berisiko tinggi,” tambahnya.

Keamanan DeFi dan Rencana Konsultasi

Isu keamanan sektor keuangan terdesentralisasi (DeFi) menjadi salah satu perhatian setelah peretasan yang merugikan dua perusahaan DeFi lebih dari US$500 juta (sekitar Rp8,9 triliun). Menanggapi hal ini, FCA berencana menggelar konsultasi publik akhir tahun terkait panduan sektor DeFi.

Direktur Pembayaran dan Aset Digital FCA, Matthew Long, menyatakan aturan baru tetap akan diberlakukan jika ada entitas pengendali yang dapat diidentifikasi, mengingat banyak proyek DeFi yang pada praktiknya memuat unsur sentralisasi.

Jadwal Pendaftaran dan Pemberlakuan

Bagi perusahaan kripto yang beroperasi di Inggris, pendaftaran di bawah aturan baru akan dibuka mulai 30 September mendatang. Ketentuan ini kemudian direncanakan mengikat secara hukum pada 25 Oktober 2027.

Respons Terhadap Persaingan Global

Pelonggaran kebijakan ini muncul di tengah tekanan global untuk menarik inovator dan modal digital. Selama beberapa tahun, pejabat Inggris mendapat kritik terkait sikap yang dinilai terlalu hati-hati terhadap sektor kripto, sementara langkah regulasi di negara lain ikut memengaruhi kebijakan di London.

Dokumen draf menyinggung pengaruh perubahan kebijakan di luar negeri, termasuk perkembangan undang-undang stablecoin dan pembahasan Clarity Act di Amerika Serikat, serta aturan Markets in Crypto-Assets (MiCA) di Uni Eropa yang sudah diberlakukan sebelumnya.

FCA menyatakan pelonggaran ini merupakan upaya adaptif untuk menjaga daya saing Inggris sebagai pusat teknologi keuangan, sambil membangun kerangka pengawasan yang lebih aman menjelang pemberlakuan penuh aturan pada 2027.

Pemerintah Jepang resmi menaikkan tarif penerbitan visa hingga lima kali lipat atau sekitar 400% efektif 1 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan penyesuaian tarif pertama sejak 1978 dan dinyatakan sebagai respons terhadap kenaikan biaya operasional serta fluktuasi nilai tukar yen.

Penyesuaian mencakup kenaikan besar pada beberapa kategori visa: visa sekali masuk (single-entry) dinaikkan dari 3.000 yen menjadi 15.000 yen, sementara visa beberapa kali masuk (multiple-entry) naik dari 6.000 yen menjadi 30.000 yen.

Alasan Pemerintah

Otoritas Jepang menyatakan kenaikan tarif dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya administrasi dan operasional yang meningkat, seiring lonjakan jumlah pengunjung. Pemerintah juga menunjukkan tekanan akibat depresiasi yen dalam beberapa tahun terakhir.

“Mengingat depresiasi yen yang berkepanjangan dalam beberapa tahun terakhir, mempertahankan struktur tarif yang dibuat di bawah kondisi ekonomi masa lalu sudah tidak lagi berkelanjutan secara finansial,” kata Zilmiyah Kamble, dosen senior manajemen perhotelan dan pariwisata di James Cook University.

Dampak pada Pariwisata dan Keuangan

Kebijakan baru ini turut disertai kenaikan pajak keberangkatan dari 1.000 yen menjadi 3.000 yen untuk semua pelancong. Menurut Yuki Masujima, kepala ekonom di Deloitte Tohmatsu Group, perubahan ini merefleksikan dominasi wisatawan asing dalam angka keberangkatan Jepang.

Masujima menambahkan bahwa peningkatan tarif dan pajak sebagian dimaksudkan untuk menutup biaya terkait kebijakan pengembalian pajak penjualan (tax refund) bagi turis. Ia juga menilai daya tarik Jepang yang kuat kemungkinan besar membuat kenaikan biaya ini tidak mengurangi minat kunjungan, mengingat banyak turis merupakan repeat travelers.

Tekanan Overtourism

Para pakar menilai kebijakan ini muncul di tengah lonjakan kunjungan wisatawan yang menekan infrastruktur lokal dan layanan publik. Jepang mencatat angka kedatangan tinggi dalam dua tahun terakhir, dengan catatan kunjungan mencapai 36,8 juta pada 2024 dan 42,6 juta pada 2025.

Fenomena overtourism dilaporkan menimbulkan keluhan warga atas polusi suara, penumpukan sampah, dan kepadatan transportasi di kota-kota besar serta destinasi ikonik.

Dimensi Politik dan Imigrasi

Selain penyesuaian tarif visa dan pajak keberangkatan, parlemen Jepang juga mengubah sejumlah biaya imigrasi. Majelis Tinggi pada Mei 2026 mengesahkan kenaikan biaya pengajuan izin tinggal permanen dari 10.000 yen menjadi 300.000 yen, serta menaikkan biaya perubahan status tinggal menjadi 100.000 yen.

Jesper Koll, direktur ahli di Monex Group, menyatakan langkah-langkah finansial ini dimaksudkan untuk menutup biaya administrasi pengelolaan imigrasi dan untuk menyaring serta menarik tenaga kerja asing yang lebih berkualitas.

Strategi Keberlanjutan Pariwisata

Pemerintah menegaskan tujuan kebijakan ini bukan semata mengurangi jumlah pengunjung, melainkan menata pertumbuhan pariwisata agar lebih berkelanjutan. Langkah kombinasi kenaikan tarif visa, pajak keberangkatan, dan pengetatan biaya izin tinggal diharapkan membantu menjaga infrastruktur publik dan meredam keresahan sosial tanpa menghilangkan daya tarik Jepang sebagai destinasi.

Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi dikutip menyatakan kenaikan tarif kemungkinan besar tidak akan menyurutkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Jepang.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali turun pada sesi perdagangan akhir Juni, didorong oleh aktivitas transaksi yang tipis dan aksi jual investor asing.

Maybank Sekuritas mencatat IHSG melemah 1,28% pada perdagangan Senin (29/6/2026). Total nilai transaksi di pasar hanya mencapai sekitar Rp 9 triliun, dengan pasar reguler sebesar Rp 7,63 triliun.

Asing Catat Net Sell

Investor asing kembali mencatat net sell sebesar Rp 881 miliar. Penjualan terbesar tercatat pada saham-saham bank dan telekomunikasi, antara lain BBCA (Rp 423,63 miliar), BMRI (Rp 97,82 miliar), TLKM (Rp 71,29 miliar), BBRI (Rp 53,78 miliar), dan AADI (Rp 43,18 miliar).

“BBCA yang sebelumnya bergerak menjadi saham penahan indeks, berubah menjadi pemberat indeks,” ujar Maybank Sekuritas.

Transaksi Menurun Jadi Perhatian

Maybank Sekuritas menyoroti besarnya penurunan nilai transaksi sebagai catatan penting. Untuk konteks, rata-rata nilai transaksi harian pada periode 2020–2022 berada di kisaran Rp 9–14 triliun per hari, kemudian turun menjadi sekitar Rp 10 triliun pada 2023, sebelum meningkat signifikan pada 2024 hingga awal 2026 di angka Rp 13–34 triliun.

Menurut lembaga riset tersebut, angka transaksi yang kini tergolong kecil menjadi alarm untuk pergerakan pasar ke depan. “Apabila hal ini tidak mengalami pemulihan dalam waktu dekat, momentum negatif dengan volatilitas yang sangat tinggi dapat segera terealisasi,” kata Maybank Sekuritas.

IHSG Tertekan Di Sesi Selanjutnya

Pada perdagangan Selasa pagi, tekanan terhadap IHSG kembali berlanjut. Pada sekitar pukul 11.13 WIB, IHSG anjlok 2,68% ke level 5.665, dengan 596 saham turun, 85 saham naik, dan 110 saham stagnan.

Nilai transaksi saham di Bursa Efek Indonesia pada seluruh pasar tercatat sekitar Rp 6,6 triliun hingga siang itu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan mengkaji usulan penghapusan pajak atas Jaminan Hari Tua (JHT), pesangon, jaminan pensiun, dan Tunjangan Hari Raya (THR).

Wacana ini mendapat perhatian karena terkait langsung dengan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Usulan penghapusan pajak tersebut disampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. Menurut pengusul, kebijakan itu diharapkan dapat meningkatkan manfaat yang diterima pekerja saat memasuki masa pensiun maupun ketika menerima hak-hak ketenagakerjaan.

Menanggapi usulan itu, Purbaya mengatakan hingga kini Kementerian Keuangan belum menerima surat resmi dari Said Iqbal terkait penghapusan pajak tersebut.

Meski belum ada surat resmi, Purbaya menegaskan pemerintah akan mempelajari dan mengkaji usulan itu secara menyeluruh dengan mengacu pada ketentuan serta regulasi perpajakan yang berlaku sebelum mengambil keputusan.

Kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan apakah pajak atas JHT, pesangon, jaminan pensiun, dan THR perlu dihapus atau tetap diberlakukan sesuai aturan yang ada.

Investor Day 2026 digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada Selasa, 30 Juni 2026. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian peringatan hari ulang tahun ke-25 dan menandai “4 Years of Transformation”.

Acara tersebut berfungsi sebagai forum yang mempertemukan unsur pemerintah, pelaku usaha, investor, dan pemangku kepentingan lain untuk membahas arah pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Fokus Pembahasan

Pembahasan dalam acara menyoroti tema-tema terkait pembiayaan hijau, ekonomi hijau, investasi berkelanjutan, dan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Forum ini diharapkan menjadi wadah dialog antara sektor publik dan swasta serta investor mengenai strategi dan langkah konkret menuju pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Partisipan dan Format Acara

Peserta terdiri dari perwakilan pemerintah, pelaku usaha, pemangku kepentingan pasar modal, dan investor. Kegiatan diselenggarakan di ruang utama BEI dengan format pertemuan yang mencakup diskusi panel dan sesi tanya jawab.

Investor Day 2026 juga menjadi momen untuk menandai perjalanan empat tahun transformasi yang dirayakan bersamaan dengan ulang tahun ke-25 penyelenggara acara.