Pemerintah mempercepat upaya kemandirian ekonomi kampung di Papua lewat pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Program prioritas nasional ini ditujukan untuk memperluas akses usaha masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan warga di berbagai kampung.
Legius Wanimbo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Papua Barat, menyampaikan alokasi Dana Desa 2026 akan diarahkan secara signifikan untuk mendukung pembentukan dan penguatan koperasi tersebut.
Alokasi Dana Desa untuk Koperasi
Menurut Legius, sekitar Rp194,1 miliar atau 58,03 persen dari total alokasi Dana Desa 2026 sebesar Rp334,5 miliar dialokasikan untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih. Anggaran itu mencakup penguatan kelembagaan koperasi, penyediaan modal usaha, pembangunan sarana pendukung, serta pengembangan layanan logistik desa.
“Sekitar 58,03 persen Dana Desa 2026 diarahkan untuk mendukung pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Legius.
Tujuan Program
Program ini juga diarahkan memperkuat ketahanan pangan dan memperluas pemasaran produk unggulan kampung agar memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Selain modal dan infrastruktur, pengembangan layanan logistik menjadi bagian dari strategi untuk memperlancar distribusi hasil produksi desa.
“Dana itu juga termasuk pengembangan layanan logistik desa, penguatan ketahanan pangan, dan pemasaran produk unggulan desa atau kampung,” kata Legius.
Penyesuaian Dana Berdasarkan Kondisi Kampung
Legius menjelaskan setiap kampung menerima besaran Dana Desa yang berbeda, disesuaikan dengan indikator seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, kondisi geografis, dan kinerja pemerintah kampung. Untuk itu, pemerintah kampung diminta menyiapkan pengelolaan koperasi secara profesional agar program berjalan efektif dan akuntabel.
Dukungan Pemerintah Daerah
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan peran koperasi sebagai bagian penting dalam membangun rantai ekonomi masyarakat dari tingkat kampung. Ia menyebut program tersebut sebagai strategi untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan secara terpadu.
“Semua program strategis nasional yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo itu cuma-cuma, syaratnya tanah. Tanah dikasih gratis untuk dibangun. Jadi tanah tetap milik masyarakat,” ujar Fakhiri.
Fakhiri mengajak masyarakat meningkatkan produksi komoditas unggulan agar koperasi dapat menjadi pusat distribusi hasil panen sekaligus menggerakkan ekonomi keluarga. Ia memberi contoh penanaman beragam tanaman seperti kelapa, mangga, pisang, dan jambu agar koperasi dapat hidup dan perekonomian keluarga berjalan.
“Tanamlah kelapa banyak-banyak. Nanti di sini mungkin urus mangga, di bawah pisang, di bawah lagi jambu. Supaya koperasi ini hidup dan ekonomi keluarga bisa jalan,” tambahnya.
Tinggalkan Balasan