Pemerintah Iran menyatakan tidak akan menggelar negosiasi dengan Amerika Serikat dalam beberapa hari ke depan. Kepala delegasi perunding Iran mengatakan prioritas saat ini adalah memastikan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam nota kesepahaman terkait penghentian perang.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri dan juru bicara tim perunding, Esmaeil Baqaei, menegaskan fokus pemerintah adalah memastikan semua ketentuan dalam memorandum of understanding (MoU) berjalan sesuai ketentuan.
Sikap Iran Soal Implementasi MoU
Baqaei menyebutkan pemerintah Amerika Serikat telah menerbitkan izin yang diperlukan berdasarkan Pasal 10 nota kesepahaman terkait penjualan minyak mentah. Iran terus memantau pelaksanaan izin tersebut di lapangan, menurut pernyataannya pada Selasa (30/6/2026).
Terkait Pasal 11 yang mengatur pencairan aset-aset Iran yang dibekukan, Baqaei mengatakan proses implementasinya sedang berjalan. Ia menambahkan delegasi ahli Iran dijadwalkan terbang ke Doha, Qatar, akhir pekan ini untuk menindaklanjuti aspek teknis pelaksanaan pasal tersebut.
Syarat Menuju Perjanjian Final
Baqaei menyatakan Iran belum memasuki tahap negosiasi untuk perjanjian final yang komprehensif. Berdasarkan Pasal 13 MoU, pembicaraan menuju perjanjian final baru dapat dimulai setelah Pasal 1, 4, 5, 10, dan 11 berhasil diterapkan secara berkelanjutan.
Ia juga membantah kabar mengenai adanya pertemuan rahasia dengan pejabat senior AS di Doha. Menurut Baqaei, jika terdapat kunjungan pejabat AS ke Qatar pada waktu yang sama, hal itu tidak terkait dengan misi teknis delegasi Iran.
“Tidak akan ada pertemuan negosiasi dengan pihak Amerika pada tingkat apa pun dalam beberapa hari ke depan,” tegas Baqaei.
Latar Belakang MoU Islamabad
Nota kesepahaman yang berisi 14 poin antara Iran dan AS resmi berlaku sejak 18 Juni 2026. Dokumen itu ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden AS Donald Trump.
Di dalam MoU, Pasal 1 mengatur gencatan senjata dan penghentian operasi militer; Pasal 4 membahas situasi di front Lebanon dan penarikan pasukan Israel; Pasal 5 mengatur koordinasi keamanan dan pelayaran sementara di Selat Hormuz. Pasal 10 dan 11 menjadi dasar bagi kelancaran ekspor minyak Iran dan pembukaan blokir aset keuangan negara tersebut.
Baqaei mengatakan sikap berhati-hati pemerintah Iran mencerminkan keputusan untuk menguji realisasi teknis dan komitmen konkrit sebelum melanjutkan ke pembicaraan politik yang lebih mengikat.
Tinggalkan Balasan