Kategori: Otomotif

Kementerian Perindustrian meminta kepastian terkait skema dan jadwal insentif untuk kendaraan listrik setelah pelaksanaan kebijakan tersebut mengalami beberapa kali penundaan.

Permintaan itu disampaikan menyusul penyerahan kajian final oleh Kemenperin kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan koordinasi lanjutan dengan Kementerian Keuangan mengenai jumlah unit yang akan disubsidi.

Awalnya pemerintah menargetkan insentif untuk electric vehicle mulai berlaku pada Juni 2026. Realisasinya kemudian diundur ke Juli karena persiapan yang belum selesai, dan belakangan diperkirakan baru dapat diterapkan pada Agustus, menurut pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Industri dan Konsumen Masih Menunggu

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan industri dan konsumen produk otomotif saat ini masih menantikan kepastian terkait skema insentif yang disiapkan pemerintah.

“Terkait dengan itu, kami meminta agar industri dan konsumen produk otomotif segera diberi kepastian,” kata Febri.

Febri menyampaikan harapannya agar kementerian dan lembaga terkait segera mengambil keputusan mengenai insentif tersebut agar tidak menimbulkan penundaan pembelian yang berpotensi memengaruhi penjualan dan kinerja industri otomotif nasional.

Target dan Perkiraan Skema Insentif

Menurut pernyataan sebelumnya dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pemerintah menyiapkan insentif yang ditargetkan mencakup 100.000 unit mobil listrik dan 100.000 unit sepeda motor listrik pada tahun ini.

Untuk sepeda motor listrik, pemerintah memperkirakan besaran insentif mencapai Rp 5 juta per unit. Namun, nilai akhir dan rincian skema insentif masih menunggu hasil pembahasan antar kementerian dan lembaga sebelum diumumkan secara resmi.

Purbaya menyebut tujuan pemberian insentif adalah untuk menekan impor bahan bakar minyak sekaligus mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan, sejalan dengan proyeksi harga minyak dunia yang diperkirakan tetap tinggi dalam beberapa bulan ke depan.

Dalam upaya menjaga momentum penjualan pada semester II-2026, Kemenperin juga menyatakan terus berkolaborasi dengan berbagai asosiasi industri untuk memperkuat pemasaran produk manufaktur nasional.

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) melaporkan kenaikan kinerja operasional sebesar 14,6% pada kuartal II 2026 untuk Branch Jakarta dan lima terminal satelit secara konsolidasi. Pertumbuhan ini setara dengan tambahan 64.525 unit kargo CBU, alat berat, bus, dan truk secara year on year.

Hingga Mei 2026, total shipcalls di semua terminal IPCC mencapai 1.577, naik 21,4% dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar 1.299 shipcalls. Perseroan menyebutkan peningkatan ini sejalan dengan digitalisasi layanan dan responsivitas operasional.

Pertumbuhan Volume dan Segmen

Volume CBU (Completely Built-Up) kumulatif hingga Mei 2026 tercatat 365.760 unit, tumbuh 4,95% atau bertambah 17.235 unit dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Segmen truk dan bus mencatat pertumbuhan paling pesat, naik 57,38% menjadi 126.769 unit atau bertambah 46.221 unit secara year on year. Sementara itu, segmen alat berat tumbuh 8,35% dari 12.801 unit menjadi 13.870 unit.

Faktor Pendukung dan Tata Kelola

Perusahaan menyatakan integrasi teknologi digital pada sistem perencanaan kapal, manajemen penempatan kargo, dan pelaporan real-time menjadi salah satu faktor utama peningkatan kinerja. IPCC juga menyoroti stabilitas geopolitik global dan program hilirisasi sumber daya mineral sebagai katalis eksternal yang memperkuat permintaan dan distribusi kargo internasional.

IPCC menilai pertumbuhan yang merata di berbagai segmen mencerminkan efektivitas pengendalian operasional dan manajemen kapasitas yang dijalankan secara konsisten.

Hubungan Dengan Industri Otomotif

Perseroan mengaitkan kinerjanya dengan pemulihan industri otomotif nasional. Mengutip data industri, total wholesales nasional Januari–Mei 2026 untuk kargo CBU tercatat 359.015 unit, naik 12,8% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

IPCC juga melaporkan jumlah kargo ekspor CBU yang dilayaninya meningkat 7% menjadi 148.794 unit.

Target dan Pernyataan Manajemen

Plt. Direktur Utama IPCC, Bagus Dwipoyono, mengatakan pencapaian Januari–Mei 2026 merupakan hasil komitmen seluruh insan perseroan dalam menghadirkan layanan terminal kendaraan yang lebih cepat, andal, dan berstandar internasional.

“Pertumbuhan kinerja operasional sepanjang Januari hingga Mei 2026 bukan sekadar angka, torehan ini adalah cerminan dari komitmen seluruh insan IPCC dalam menghadirkan layanan terminal kendaraan yang semakin cepat, andal, dan berstandar internasional. Kami terus mendorong transformasi layanan berbasis teknologi dan digitalisasi, penguatan efisiensi pada proses handling kargo, serta pengembangan infrastruktur yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pengguna jasa,”

Bagus menambahkan bahwa perseroan optimistis dapat melampaui capaian tahun lalu dengan kesiapan menyambut peningkatan arus kendaraan listrik dan hybrid yang kian mendominasi aktivitas ekspor-impor otomotif Indonesia.

Perseroan menegaskan akan terus memfokuskan sumber daya pada peningkatan kualitas layanan untuk menjaga momentum pertumbuhan operasional hingga akhir tahun.

Industri komponen otomotif Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat ditopang peningkatan ekspor, kapasitas produksi yang terjaga, serta dukungan kebijakan pemerintah. Kondisi itu dinilai mendorong integrasi sektor ini ke dalam rantai pasok global.

Data asosiasi industri mencatat pertumbuhan industri otomotif roda empat sebesar 14% secara tahunan pada kuartal I-2026, yang turut membantu menjaga kelangsungan produksi komponen. Pasar sepeda motor juga disebut relatif stabil.

Ekspor dan Kapasitas Produksi

Menurut catatan industri, pada 2025 sektor komponen otomotif mengekspor ke lebih dari 100 negara dengan nilai melampaui US$ 7 miliar. Pasar utama ekspor disebut meliputi Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan kawasan ASEAN.

“(Industri komponen otomotif) fase lagi bisa ekspor ke mana-mana. jadi sebagai global supply chain,” ujar Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM) Rachmat Basuki di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Peran Pemerintah dan Transformasi Industri

Rachmat menyatakan pembinaan Kementerian Perindustrian melalui program-program seperti implementasi Industri 4.0 meningkatkan produktivitas pabrik lewat pelatihan dan stimulus. Stimulus tersebut, menurutnya, turut menjaga permintaan domestik sehingga menciptakan skala ekonomi sebelum bersaing di pasar ekspor.

“Sehingga industri roda empat kan naik. Dengan naiknya industri roda empat ini, otomatis supply komponennya akan tetap jalan. Hal-hal seperti itu juga penting,” kata Rachmat.

Selain itu, pemerintah mendorong transformasi menuju kendaraan rendah emisi lewat program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang meliputi ICE hingga BEV. Program ini juga diarahkan untuk meningkatkan pendalaman struktur industri melalui target tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) hingga 80% secara bertahap.

Rachmat menambahkan, pemerintah terus mengeluarkan kebijakan agar industri nasional semakin terintegrasi dalam rantai pasok global. “Pemerintah selalu nge-trigger kita dengan peraturan-peraturan supaya kita bisa masuk ke arah global supply chain,” ujarnya.

Tantangan Investasi dan Kebutuhan Kepastian

Wakil Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam mengatakan industri komponen menghadapi tekanan karena bersifat padat modal dan padat karya. Kenaikan upah, biaya energi, serta kebutuhan investasi untuk memodernisasi fasilitas menjadi tantangan pelaku usaha.

Bob menilai industri komponen konvensional (ICE) membutuhkan kepastian arah kebijakan, karena insentif saat ini cenderung lebih banyak untuk kendaraan listrik sementara ekosistem komponen BEV sebagian besar belum berada di dalam negeri.

Menurutnya, pembaruan teknologi dan modernisasi peralatan produksi diperlukan agar industri tetap kompetitif. Meski ada evaluasi peta industri oleh perusahaan multinasional, ia menyatakan kabar relokasi besar-besaran dari Indonesia tidak benar berdasarkan penelusuran pemerintah.

“Sejauh ini kita diuntungkan karena market kita yang lumayan besar. Jadi sebenarnya industri otomotif itu industri yang besar dan punya resilience yang cukup baik. Yang sekarang sedang dievaluasi adalah bagaimana prospeknya ke depan,” kata Bob.

Isu Relokasi dan Klarifikasi Serikat Pekerja

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menyatakan pihaknya melakukan kroscek lapangan terkait isu relokasi dua pabrikan otomotif Jepang di Jawa Timur, PT SAI dan PT JAI, serta menemukan bahwa pemberitaan mengenai relokasi tidak benar.

Ristadi menyampaikan bahwa kebijakan Kementerian Perindustrian selama ini konsisten mendukung keberlangsungan industri otomotif nasional. Ia menyebut langkah strategis termasuk pengajuan insentif dirancang untuk melindungi investasi yang ada, meningkatkan utilisasi pabrik, dan memberi kepastian kerja bagi pekerja.

“Kami mendapatkan info bahwa isu relokasi ke Vietnam itu tidak benar. Fasilitas produksi tetap berjalan di Indonesia. Kami mengimbau semua pihak… untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan ke publik,” ujar Ristadi.

Ristadi juga memperingatkan bahwa informasi tidak akurat berisiko menciptakan kegaduhan, memicu kecemasan pekerja, dan mengganggu stabilitas iklim investasi. KSPN menyatakan akan terus mendorong dialog konstruktif berbasis data dengan pemerintah dan asosiasi pengusaha.

Penutup

Pelaku industri dan serikat pekerja sepakat bahwa stabilitas kebijakan dan dukungan pemerintah menjadi kunci untuk menjaga daya saing sektor komponen otomotif. Sementara itu, perusahaan menghadapi tantangan investasi dan kebutuhan modernisasi agar mampu memanfaatkan peluang pasar domestik dan ekspor.