Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier memperingatkan bahwa tatanan global yang berlandaskan hukum internasional tengah menghadapi tekanan berat yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Menanggapi kondisi itu, ia mendesak komitmen global baru untuk memperkuat kerja sama multilateral dan melakukan reformasi total terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Saat membuka Konferensi Keberlanjutan Hamburg, Steinmeier menyatakan dunia memasuki fase kritis di mana norma-norma internasional yang telah bertahan selama beberapa dekade kini terancam runtuh.
“Kita hidup di zaman ketika aturan internasional yang telah membimbing kita selama beberapa dekade terancam; saat beberapa negara kuat tidak lagi mematuhi aturan ini dan dengan berani melanggarnya ketika menghalangi kepentingan kekuasaan mereka sendiri,” ujar Steinmeier.
Dominasi Politik Kekuatan Mentah
Menurut Steinmeier, panggung politik global semakin didominasi oleh politik kekuasaan mentah, pola pikir menang-kalah atau zero-sum thinking, serta konfrontasi. Tren ini, katanya, secara perlahan mengikis fondasi sistem internasional yang seharusnya bersifat kooperatif.
“Semangat kebrutalan dan kekejaman kini sedang melanda politik internasional,” tambahnya secara blak-blakan.
Multilateralisme Harus Dipertahankan
Meski situasi geopolitik memanas, Steinmeier menegaskan bahwa meninggalkan kerja sama multilateral merupakan langkah keliru. Ia memperingatkan bahwa penarikan diri dari PBB akan menjadi tindakan yang picik dan fatal.
Namun, kata Steinmeier, PBB memang perlu berubah. Badan dunia itu harus menjadi lebih efisien dan efektif serta mampu memberikan hasil yang lebih baik dibanding para pemimpin otoriter yang mengejar kekuasaan absolut.
Fokus Pada Struktur Dewan Keamanan
Tuntutan reformasi PBB bukan isu baru, namun urgensinya kian mencuat setelah serangkaian konflik besar yang gagal diredam oleh badan dunia tersebut. Struktur Dewan Keamanan PBB—termasuk hak veto yang dimiliki lima anggota tetap—sering disebut sebagai sumber kebuntuan politik.
Hak istimewa tersebut kerap membuat PBB mengalami kelumpuhan saat harus mengambil keputusan tegas terkait pelanggaran hukum internasional, terutama jika konflik melibatkan kepentingan langsung negara-negara besar.
Kritik seperti yang dilontarkan Steinmeier mencerminkan kekhawatiran bahwa tanpa reformasi struktural, PBB berisiko kehilangan relevansinya dan berubah menjadi lembaga formalitas semata. Krisis kepercayaan ini, menurutnya, memicu kekhawatiran kembalinya era geopolitik yang anarkis, di mana hukum internasional tidak lagi dihormati dan stabilitas dunia ditentukan oleh kekuatan militer serta ekonomi negara adidaya.
Tinggalkan Balasan