Kategori: Berita

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim menangis usai majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Suasana emosional mewarnai akhir persidangan ketika ratusan pendukung berkumpul di luar gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, memberikan dukungan langsung kepada Nadiem saat ia keluar dari ruang sidang.

Berdasarkan pantauan, Nadiem mulai meneteskan air mata saat memberi keterangan kepada wartawan seusai sidang. Emosi tampak semakin jelas ketika aparat menggiringnya keluar dari gedung pengadilan.

Di luar gedung, kerumunan pendukung yang terdiri atas pengemudi ojek online, kerabat, dan simpatisan menyambut Nadiem. Ia menyempatkan diri menyalami dan memeluk sejumlah orang yang hadir memberi semangat.

“Kami support ke Mas Nadiem,”

“Mas Nadiem, semangat terus. Kita lawan kedzaliman ini,”

Respon Nadiem tercatat dalam satu ungkapan singkat dari ruang pengadilan: “Kita lawan!”

Putusan dan Sanksi

Majelis hakim menyatakan Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan Chromebook dan CDM untuk Kemendikbudristek periode anggaran 2019–2022.

Nadiem dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 190 hari. Majelis hakim menyatakan perbuatan melanggar Pasal 604 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain pidana pokok, Nadiem diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 809 miliar. Apabila uang pengganti tidak disetorkan, harta bendanya akan disita dan dilelang; jika nilai harta tidak mencukupi, sisa kewajiban diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Menanggapi putusan tersebut, tim kuasa hukum Nadiem menyatakan akan mengajukan banding.

Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah modern, mayoritas bank sentral dunia menyatakan niat mengurangi porsi kepemilikan dolar Amerika Serikat (AS) dalam portofolio cadangan mereka selama satu dekade ke depan. Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya risiko politik yang dinilai membayangi mata uang AS.

Temuan tersebut tercantum dalam survei tahunan lembaga pemikir Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) yang dipublikasikan pada 30 Juni 2026. Survei melibatkan 90 bank sentral, dana pensiun publik, dan sovereign wealth funds dengan total aset kelolaan mencapai US$10 triliun.

Hasil survei ini memperkuat perdebatan global tentang posisi dolar sebagai mata uang cadangan utama. Meski ada rencana pengurangan, belum ada mata uang tunggal yang disebut dapat langsung menggantikan dominasi dolar dalam jangka pendek.

Peralihan Aset: Dari Dolar Ke Emas dan Mata Uang Lain

Sepanjang tahun berjalan, dolar tercatat sempat menguat sekitar 3% karena suku bunga tinggi di AS, minat terhadap aset-aset AS, serta statusnya sebagai safe haven terkait eskalasi perang antara AS dan Iran. Namun, 79% bank sentral dan 60% lembaga dana publik percaya sistem moneter global sedang bergerak menuju konfigurasi multipolar.

Survei menunjukkan bank sentral mulai menambah alokasi pada mata uang selain “delapan besar”, termasuk krona Norwegia, dolar Selandia Baru, dan poundsterling Inggris. Keinginan menaikkan alokasi euro dan yuan tetap ada, tetapi sejumlah responden menilai tantangan struktural di kawasan masing-masing menjadi hambatan.

Di sisi lain, emas semakin mendapat tempat dalam strategi cadangan devisa: 82% bank sentral saat ini memegang emas, dan 30% responden menyatakan berniat meningkatkan alokasi emas dalam satu sampai dua tahun ke depan. OMFIF menulis, “Emas kini telah bergeser ke pusat strategi manajemen cadangan devisa.”

Teknologi dan Pergeseran Alokasi Investasi

Selain isu mata uang, adopsi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) tercatat menjadi sorotan. Lebih dari 66% bank sentral berencana mempercepat integrasi AI dalam waktu dekat, sementara tidak ada bank sentral di negara maju yang sepenuhnya puas dengan tingkat pemanfaatan AI saat ini; hanya 9% bank sentral secara keseluruhan yang mengaku puas.

Terdapat juga ketimpangan penggunaan AI: 89% bank sentral di negara maju telah memanfaatkan AI untuk analisis data dan fungsi back-office, sedangkan di negara berkembang proporsinya baru 44%.

Untuk pengelola dana publik, aset fisik seperti infrastruktur dan properti semakin diminati. Hampir 60% dari mereka berencana menambah investasi di sektor ini.

Perhatian ke Pasar Berkembang

Survei mencatat adanya pergeseran ke negara-negara berkembang: 38% dana publik global berencana meningkatkan alokasi ke ekonomi berkembang, naik dari 27% tahun sebelumnya. Ada pula penurunan minat ke negara maju, dari 47% menjadi 25%.

Meski demikian, pasar AS dan China tetap dianggap sangat menarik oleh responden, terutama karena peranan kedua negara dalam perkembangan industri AI global.

Penyebab dan Implikasi

Dalam laporan, OMFIF menyebut fenomena pengurangan dolar terkait dengan meningkatnya kekhawatiran atas “weaponization of finance”—pemanfaatan sistem keuangan sebagai alat politik—seperti contoh pembekuan cadangan devisa dan sanksi ekonomi yang diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir.

OMFIF juga mengutip pernyataan Ekonom Senior Yara Aziz: “Asumsi lama yang menyebut investor publik bisa menunggu sampai situasi kembali normal kini terlihat semakin tidak realistis.”

Akibatnya, diversifikasi ke mata uang alternatif, aset berwujud seperti infrastruktur, serta komoditas tradisional seperti emas disebut bukan sekadar pilihan investasi, melainkan strategi untuk mengamankan kekayaan negara dari risiko politik global.

PT Brantas Abipraya (Persero) mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Proyek yang dikerjakan atas penugasan Kementerian Pekerjaan Umum ditargetkan siap digunakan pada Juli 2026 untuk menyambut Tahun Ajaran Baru 2026/2027.

Pembangunan berlangsung di lahan seluas 6,96 hektar dengan kontur perbukitan pada ketinggian sekitar 161 meter di atas permukaan laut. Kawasan terpadu ini dirancang menampung 1.080 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA serta dilengkapi fasilitas pendukung.

Komitmen Pemerintah dan Peran Brantas Abipraya

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan proyek ini sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan berkualitas dan investasi jangka panjang bagi pengembangan sumber daya manusia.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas sehingga dapat segera dimanfaatkan masyarakat dan mendukung pemerataan akses pendidikan,” ujar Menteri Dody.

Brantas Abipraya menyampaikan komitmen untuk menjaga kualitas konstruksi, keselamatan kerja, dan ketepatan waktu pelaksanaan. Perusahaan mencatat progres fisik pembangunan mencapai 81,42 persen per 28 Juni 2026 dan kini memasuki tahap penyelesaian akhir.

Fasilitas dan Kondisi Lokasi

Dalam satu kawasan terintegrasi disiapkan gedung untuk setiap jenjang pendidikan, asrama putra dan putri, asrama guru, gedung serbaguna, tempat ibadah, kantin, lapangan olahraga, serta ruang terbuka hijau dan fasilitas pendukung lain.

Lokasi proyek sebelumnya adalah kawasan hutan dengan kemiringan lereng cukup ekstrem. Pematangan lahan dilakukan melalui metode cut and fill selama sekitar dua bulan sebelum konstruksi inti dimulai.

Tantangan Teknis dan Upaya Mitigasi

Proyek menghadapi tantangan seperti kondisi geografis yang kompleks, intensitas hujan yang tinggi, dan akses menuju lokasi yang terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, tim proyek menerapkan perencanaan konstruksi matang, penguatan koordinasi lapangan, serta penerapan standar keselamatan dan mutu secara konsisten.

Saat ini fokus pekerjaan adalah tahap finishing bangunan dan penguatan dinding penahan tanah (retaining wall) untuk menjamin keamanan kawasan perbukitan.

Tenaga Kerja dan Kolaborasi

Pembangunan melibatkan sekitar 960 tenaga kerja dan didukung 25 personel TNI-AD Teritorial Pembangunan (TP). Brantas Abipraya menyatakan apresiasi atas sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam percepatan penyelesaian proyek.

“Brantas Abipraya percaya bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya menghadirkan bangunan fisik, tetapi juga menjadi fondasi bagi lahirnya generasi unggul Indonesia. Melalui pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Bogor, kami terus menghadirkan fasilitas pendidikan yang berkualitas, aman, dan selesai tepat waktu agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Dian Sovana.

Dian menambahkan perusahaan akan terus menghadirkan proyek infrastruktur yang tepat mutu dan tepat waktu sebagai kontribusi terhadap pembangunan nasional.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 177,6 poin atau 3,05% pada Selasa (30/6/2026), berada di level 5.643,1.

Penurunan tajam itu terjadi meski beberapa saham mencatat lonjakan harga signifikan. Total nilai transaksi di Bursa mencapai Rp 13,02 triliun dengan volume 19,5 miliar saham dan frekuensi 1,59 juta kali.

Pergerakan Saham Dan Sektor

Di akhir perdagangan, 141 saham menguat, 599 saham turun, dan 219 saham stagnan. Seluruh sektor tercatat melemah, dengan sektor barang baku tertekan paling dalam turun 5,54%.

Sektor lain yang mencatat pelemahan antara lain energi 3,51%, barang konsumen primer 2,79%, properti 2,68%, dan infrastruktur 2,22%. Sektor keuangan turun 1,89%, kesehatan 1,79%, perindustrian 1,71%, transportasi 0,85%, teknologi 0,6%, serta barang konsumen non-primer 0,14%.

Katalis Pelemahan

Analis Pilarmas Investindo Sekuritas menyebut pelemahan IHSG berkaitan dengan mayoritas pelaku pasar yang memilih menahan transaksi sambil menunggu perkembangan beberapa sentimen global yang belum pasti.

Di tingkat global, perhatian terfokus pada rencana dimulainya kembali pembicaraan damai antara Amerika Serikat dan Iran di Doha, Qatar. Meski ada kesepakatan penghentian sementara aksi saling serang di Selat Hormuz, pasar masih mempertanyakan kelangsungan gencatan tersebut, menurut catatan analis.

Pilarmas menilai tekanan lebih banyak bersumber dari faktor domestik. Investor mengambil sikap wait and see menjelang rilis data ekonomi penting dan menantikan hasil evaluasi indeks MSCI yang dapat memengaruhi arus dana asing.

Selain itu, pasar juga terkejut oleh terbitnya aturan baru yang memberi perlindungan hukum menyeluruh bagi pembeli obligasi yang diterbitkan Badan Pengelola Investasi Danantara. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran terkait aspek tata kelola dan transparansi sehingga meningkatkan kehati-hatian investor asing terhadap pasar keuangan Indonesia, kata Pilarmas.

Saham-Saham Pemberi Cuan

Di tengah pelemahan IHSG, lima saham tercatat memberikan keuntungan terbesar dalam sehari, dengan kenaikan antara 15% hingga 34%.

• PT Panca Global Kapital Tbk (PEGE) naik 34,29% menjadi Rp 141.
• PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS) melonjak 27,54% menjadi Rp 176.
• PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA) meningkat 21,95% menjadi Rp 300.
• PT Esta Multi Usaha Tbk (ESTA) naik 19,54% menjadi Rp 208.
• PT Pelayaran Nasional Ekalya Punamasari Tbk (ELPI) terangkat 15,56% menjadi Rp 1.300.

Saham-Saham Yang Anjlok

Di sisi lain, sejumlah saham mengalami penurunan signifikan pada penutupan hari ini.

• PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME) turun 14,9% menjadi Rp 354.
• PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX) jatuh 14,84% menjadi Rp 545.
• PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk (EPAC) ambles 14,81% menjadi Rp 69.
• PT Panin Sekuritas Tbk (PANS) terkoreksi 14,78% menjadi Rp 1.585.
• PT Tunas Alfin Tbk (TALF) tergerus 14,73% menjadi Rp 550.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menargetkan perekonomian Kota Bandung tumbuh kembali ke kisaran 7–8 persen pada 2027. Target itu disampaikan seiring tren pemulihan ekonomi yang dinilai membaik sejak pascapandemi.

Optimisme Pemerintah Kota Bandung didasarkan pada kenaikan laju pertumbuhan dalam dua tahun terakhir serta upaya memperkuat sektor transportasi dan logistik sebagai penggerak baru ekonomi daerah.

Tren Pertumbuhan Terkini

Farhan memaparkan data pertumbuhan ekonomi kota yang menunjukkan perbaikan. Menurutnya, laju pertumbuhan pada akhir 2024 tercatat 4,99 persen, meningkat menjadi 5,29 persen pada akhir 2025, dan kembali naik menjadi 5,75 persen pada triwulan I-2026.

“Pertumbuhan ekonomi di awal tahun 2020, akhir tahun 2024 kita hanya 4,99%, akhir tahun 2025 alhamdulillah naik ke 5,29%, triwulan pertama melejit ke 5,75%,” ujar Farhan.

Andalan Sektor Transportasi dan Logistik

Pemerintah Kota Bandung mengandalkan sektor transportasi dan logistik untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Salah satu inisiatif yang disebutkan adalah rencana pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara.

Farhan menyatakan beroperasinya kembali bandara tersebut diyakini akan meningkatkan kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap perekonomian daerah.

“Nah kami harapkan dengan petunjuk dari presiden yang memungkinkan diaktifkannya kembali Bandara Husein, itu bisa menjadi atau memberikan tambahan kontribusi sektor transportasi dan pergudangan, sehingga insyaallah mudah-mudahan kita sangat berharap kita bisa menemukan angka 6%,” kata Farhan.

Efek Berganda bagi Sektor Lain

Menurut Farhan, pengaktifan kembali Bandara Husein diperkirakan memberikan efek berganda bagi sektor pariwisata, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta industri perhotelan yang selama ini menjadi penopang ekonomi Kota Bandung.

Dengan strategi penguatan sektor transportasi dan logistik tersebut, Pemerintah Kota Bandung optimistis laju pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat hingga kembali ke level sebelum pandemi Covid-19.

“Dan berharap di tahun 2027 proyeksi kita bisa kembali ke angka pertumbuhan 7-8% seperti sebelum Covid,” pungkas Farhan.

Bank Jakarta menyatakan rencana penawaran umum perdana (IPO) saham di Bursa Efek Indonesia tetap berada di jalur yang telah ditetapkan, dengan target pelaksanaan pada semester I-2027.

Perusahaan kini fokus memperkuat fondasi bisnis agar memperoleh valuasi yang optimal saat melantai di bursa.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo mengatakan persiapan menuju IPO tidak semata soal peningkatan kinerja keuangan. Perusahaan juga menitikberatkan pada penguatan manajemen risiko, percepatan transformasi digital, dan pemantapan likuiditas.

“Roadmap IPO tetap tahun depan, Insya Allah di semester pertama atau kuartal II (2027). Sekarang kami membangun fundamental Bank Jakarta supaya baik,” ujar Agus usai diskusi yang digelar di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Penggunaan Dana IPO

Agus menjelaskan bahwa hasil penawaran umum nantinya akan diarahkan untuk memperkuat struktur permodalan bank, sehingga kapasitas penyaluran kredit dapat meningkat.

Selain itu, sebagian dana rencananya akan digunakan untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi sebagai bagian dari upaya transformasi digital perusahaan.

Koordinasi Dengan Pemegang Saham

Skema pemanfaatan dana IPO masih dalam pembahasan bersama konsultan dan pemegang saham. Agus menekankan keputusan akhir akan mempertimbangkan kepentingan strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang saham pengendali.

“Ini aksi korporasi Bank Jakarta. Dana IPO tentunya untuk memperkuat permodalan supaya bank lebih sehat, bisa meningkatkan lending, serta memperbaiki infrastruktur teknologi. Saat ini masih dalam diskusi antara bank, konsultan, dan pemegang saham,” jelasnya.

Pemerintah Iran menyatakan tidak akan menggelar negosiasi dengan Amerika Serikat dalam beberapa hari ke depan. Kepala delegasi perunding Iran mengatakan prioritas saat ini adalah memastikan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam nota kesepahaman terkait penghentian perang.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri dan juru bicara tim perunding, Esmaeil Baqaei, menegaskan fokus pemerintah adalah memastikan semua ketentuan dalam memorandum of understanding (MoU) berjalan sesuai ketentuan.

Sikap Iran Soal Implementasi MoU

Baqaei menyebutkan pemerintah Amerika Serikat telah menerbitkan izin yang diperlukan berdasarkan Pasal 10 nota kesepahaman terkait penjualan minyak mentah. Iran terus memantau pelaksanaan izin tersebut di lapangan, menurut pernyataannya pada Selasa (30/6/2026).

Terkait Pasal 11 yang mengatur pencairan aset-aset Iran yang dibekukan, Baqaei mengatakan proses implementasinya sedang berjalan. Ia menambahkan delegasi ahli Iran dijadwalkan terbang ke Doha, Qatar, akhir pekan ini untuk menindaklanjuti aspek teknis pelaksanaan pasal tersebut.

Syarat Menuju Perjanjian Final

Baqaei menyatakan Iran belum memasuki tahap negosiasi untuk perjanjian final yang komprehensif. Berdasarkan Pasal 13 MoU, pembicaraan menuju perjanjian final baru dapat dimulai setelah Pasal 1, 4, 5, 10, dan 11 berhasil diterapkan secara berkelanjutan.

Ia juga membantah kabar mengenai adanya pertemuan rahasia dengan pejabat senior AS di Doha. Menurut Baqaei, jika terdapat kunjungan pejabat AS ke Qatar pada waktu yang sama, hal itu tidak terkait dengan misi teknis delegasi Iran.

“Tidak akan ada pertemuan negosiasi dengan pihak Amerika pada tingkat apa pun dalam beberapa hari ke depan,” tegas Baqaei.

Latar Belakang MoU Islamabad

Nota kesepahaman yang berisi 14 poin antara Iran dan AS resmi berlaku sejak 18 Juni 2026. Dokumen itu ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden AS Donald Trump.

Di dalam MoU, Pasal 1 mengatur gencatan senjata dan penghentian operasi militer; Pasal 4 membahas situasi di front Lebanon dan penarikan pasukan Israel; Pasal 5 mengatur koordinasi keamanan dan pelayaran sementara di Selat Hormuz. Pasal 10 dan 11 menjadi dasar bagi kelancaran ekspor minyak Iran dan pembukaan blokir aset keuangan negara tersebut.

Baqaei mengatakan sikap berhati-hati pemerintah Iran mencerminkan keputusan untuk menguji realisasi teknis dan komitmen konkrit sebelum melanjutkan ke pembicaraan politik yang lebih mengikat.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan tiga proyek transportasi di Bandung kini masuk skema Proyek Strategis Nasional (PSN). Ketiganya dirancang untuk meningkatkan mobilitas warga Bandung dan kawasan sekitarnya.

Pernyataan itu disampaikan Farhan saat menghadiri Investor Daily Roundtable bertema Green is the New Growth di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Jenis Proyek Transportasi

Farhan merinci tiga proyek yang masuk PSN: Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), Bandung Rapid Transit (BRT), dan monorel ringan yang akan menghubungkan kawasan Bandung Selatan dengan pusat kota.

“Satu yaitu Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR). Yang kedua BRT, Bandung Rapid Transportation, itu Busway lah kalau kita kenal. Yang ketiga yang sekarang sedang visibilis tadi juga adalah monorail ringan,” ujar Farhan di main hall BEI, Jakarta.

Progres BRT dan Rencana Monorel

Menurut Farhan, proyek BRT sudah mulai berjalan dan ditargetkan beroperasi penuh dalam dua tahun ke depan. “Udah jalan nih, ini udah jalan nih BRT nih. Dua tahun ke depan udah operasional semuanya, melibatkan banyak orang,” katanya.

Sementara itu, monorel ringan direncanakan menghubungkan Kopo di Bandung Selatan menuju Simpang Dago. Proyek ini merupakan kelanjutan rencana yang pernah disampaikan Direktorat Jenderal Perkeretaapian kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Monorail ringan dari Bandung Selatan, Kopo, menuju ke Simpang Dago. Ini lanjutan dari apa yang sudah direncanakan. Dirjen Kereta Api sudah menyampaikan hal itu kepada Dinas Perhubungan Jawa Barat,” kata Farhan.

Pemerintah Kota Bandung sedang menyiapkan lokasi untuk pembangunan tiang monorel. Farhan menggambarkan struktur monorel itu mirip fasilitas di Bandara Cengkareng, dengan rel di atas.

Jadwal Studi Kelayakan dan Groundbreaking

Farhan memperkirakan studi kelayakan (feasibility study/FS) membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun, sehingga proyek monorel dapat memasuki tahap groundbreaking dalam waktu sekitar tiga tahun setelah FS dan desain rinci selesai.

“FS-nya butuh 1,5 tahun ya, tiga tahun lagi harusnya udah bisa groundbreaking. Tetapi pembiayaannya saya lihat di bluebook-nya Bappenas sudah masuk,” ujarnya.

Setelah FS rampung, tahap selanjutnya adalah penyusunan detail engineering design (DED). “Tinggal kita memang membuat, ya mudah-mudahan 1,5 tahun setelah FS kita sudah bisa bikin detail engineering desainnya,” tambah Farhan.

Pembiayaan dan Minat Investor

Farhan menyebut sumber pendanaan ketiga proyek berasal dari pinjaman luar negeri. Untuk BRT, pendanaan berasal dari World Bank; monorel mendapat dukungan pembiayaan dari Prancis.

Untuk proyek BIUTR, menurut Farhan, ada beberapa negara yang berminat menjadi investor. “Nah itu ada tiga yang rebutan. Ada yang Australia, ada yang Jepang, ada yang Korea,” kata Farhan.

Bandara Husein Sastranegara

Selain proyek darat, Farhan berharap Bandara Husein Sastranegara segera kembali beroperasi sebagai bandara internasional sesuai arahan Presiden.

“Dan transportasi yang tentu saja sekarang bisa langsung segera diaktifkan kembali adalah Bandara Husein. Insya Allah sesuai dengan arahan Presiden, segera menjadi Bandara Internasional lagi,” tutup Farhan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, M. Jumhur Hidayat, mengumumkan pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan sampah plastik pada Oktober 2026.

Pernyataan itu disampaikan dalam forum Investor Daily Roundtable. Menurut Menteri, Perpres dimaksud dirancang untuk memperkuat tata kelola sampah plastik dari hulu hingga hilir.

Dengan peraturan baru tersebut, produsen diharapkan memegang tanggung jawab lebih besar atas pengelolaan sampah kemasan yang mereka hasilkan.

Tujuan langkah ini, kata pemerintah, adalah untuk mendorong praktik yang lebih ramah lingkungan dan mendukung upaya keberlanjutan lingkungan.

Pemerintah belum merinci isi teknis Perpres tersebut dalam pengumuman awal, namun menegaskan waktu penerbitan pada bulan Oktober 2026.

M. Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa pemberian izin untuk industri ekstraktif berkontribusi nyata terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Pernyataan itu menegaskan hubungan antara kebijakan perizinan dan pertumbuhan lapangan kerja di sektor tersebut.

Menurut Jumhur, proses pemberian izin yang berjalan selama ini memberi efek langsung pada penciptaan kesempatan kerja. “Izin-izin yang disampaikan untuk industri ekstraktif memang faktual menciptakan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum yang membahas kebijakan lingkungan dan investasi sektor ekstraktif. Ia menekankan pentingnya tata kelola perizinan yang jelas untuk mendukung penciptaan lapangan kerja sekaligus menjaga aspek lingkungan.

Jumhur tidak merinci jumlah pekerjaan yang tercipta atau kajian kuantitatif terkait klaim tersebut dalam pernyataannya. Namun ia menegaskan bahwa data lapangan menunjukkan adanya korelasi antara pemberian izin dan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di lokasi kegiatan ekstraktif.

Ia juga menyinggung perlunya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha agar proses perizinan dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan standar lingkungan. Menurut Jumhur, koordinasi itu penting untuk memastikan manfaat ekonomi dapat terasa sekaligus dampak lingkungan diminimalkan.

Pernyataan Menteri Lingkungan Hidup ini menjadi bagian dari diskusi lebih luas tentang keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam, kepastian investasi, dan penciptaan lapangan kerja di sektor ekstraktif.